• Home
• Info & Peristiwa

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Bali Sahkan Revisi Perda No. 6 Tahun 2023

• 15 April 2025
• Info & Peristiwa
• Denpasar

Denpasar, PorosBali.com- DPRD Provinsi Bali dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (15/4/2025) mengesahkan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Rapat paripurna DPRD Bali diisi dengan laporan pembahasan tentang revisi perda di atas.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Ida Komang Kresna Budi. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama pimpinan organisasi perangkat daerah serta undangan lainnya.

Koordinator Pembahas Revisi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 DPRD Bali, Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM, yang membacakan laporannya, menjelaskan, pungutan bagi wisatawan asing merupakan sumber pendanaan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Bali mendorong peran aktif wisatawan asing berpartisipasi ikut menjaga kebudayaan dan lingkungan alam Bali secara berkelanjutan.

“Pengaturan pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali didasarkan pada asas keadilan, kewajaran, transparansi, akuntabel, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan,” tegas politisi PDI Perjuangan Dapil Buleleng tersebut.

Menurut Kusuma Putra, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali ini sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pungutan bagi wisatawan asing. “Di samping itu, peraturan daerah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, dan adanya pedoman yang pasti dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan bagi wisatawan asing,” ungkapnya.

Saat ini, kata Kusuma Putra, penyelenggaraan pungutan bagi wisatawan asing belum terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien. Karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali perlu diubah.

Baca Juga: Wagub Giri Prasta Apresiasi Dukungan Fraksi-fraksi DPRD Bali

Dipaparkan, perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dilakukan menyangkut beberapa hal, yakni penyesuaian ruang lingkup Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, penambahan substansi pengecualian pungutan bagi wisatawan asing.

Selain itu, katanya, penggunaan hasil pungutan bagi wisatawan asing selain untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam, juga digunakan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, serta pembiayaan penyelenggaraan pungutan bagi wisatawan asing. Penambahan substansi/materi muatan mengenai kerja sama, penambahan substansi/materi muatan mengenai imbal jasa serta penambahan substansi/materi muatan mengenai sanksi administrasi bagi wisatawan asing yang tidak membayar pungutan.

Di bagian lain Gubernur Bali Wayan Koster dalam pendapat akhirnya mengatakan, seluruh rangkaian pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dalam forum Dewan yang terhormat telah dapat dirampungkan, serta telah diambil keputusan. “Saya terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja samanya dalam pembahasan Raperda ini,”  ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.

Menurut Koster, dinamika yang berkembang selama pembahasan, merupakan bagian dari wujud komitmen, keseriusan, dan rasa tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD, untuk dapat menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat.

Dikatakan, dirinya berupaya memberikan penjelasan yang diperlukan secara lengkap dan transparan berkenaan dengan pertanyaan, pandangan, usul dan saran melalui tanya-jawab, saling tukar informasi serta proses klarifikasi, telah dihasilkan selama proses pembahasan dengan forum Dewan yang terhormat atas substansi Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali ini.

“Seluruh pandangan, usul dan saran dari segenap anggota Dewan, akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng tersebut. (pbm1)