Sekda Adi Arnawa Hadiri Rapat Kerja Pimpinan dan Banggar DPRD Badung
- 16 April 2024
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Sekda Adi Arnawa menghadiri Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023 di Ruang Rapat Gosana II Gedung DPRD Badung, Puspem Badung, Selasa (16/4). Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Badung didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Nyoman Sujendra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, dan Plt. Bapenda Ni Putu Sukarini.
Ditemui seusai rapat Sekda Adi Arnawa memberikan apresiasi kepada Dewan yang telah melaksanakan kewajiban sesuai amanat undang-undang melaksanakan verifikasi terkait dengan LKPJ untuk tahun 2023. “Kita sudah mendengar banyak dari yang disampaikan Ketua DPRD Badung bahwa secara prinsip untuk laporan pertanggungjawaban yang berbasis dengan program dan kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan di 2023 sudah bisa berjalan maksimal walaupun perlu juga adanya evaluasi ke depan. Tentu tantangan kita ke depan bahwa melihat dari potret di tahun 2023 terjadi suatu lonjakan yang signifikan terutama terhadap peningkatan pendapatan walaupun tidak seratus persen tetapi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya ini ada mengalami peningkatan,” ujarnya.
Dalam lanjutan tantangan berikutnya adalah menyiapkan terutama peningkatan keamanan dan kenyamanan dikarenakan Badung berada di sektor tourism. “Bagaimana pun kita hidup di daerah tourism, wisatawan akan nyaman dan betah di sini dan nanti akan berdampak pada tingkat pendapatan nanti dan ini akan kita kejar tanpa meninggalkan aspek-aspek lain. Tentu berangkat dari pada kondisi tahun 2023 kita akan tetap melaksanakan evaluasi kembali terhadap program-program yang telah dilakukan termasuk beberapa yang perlu kita perbaiki di tahun 2024,” ucap Adi Arnawa.
Baca Juga: Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Silpa Rp 1,095 Triliun
Ketua DPRD Badung I Putu Parwata dalam Rapat Banggar menjelaskan, mekanisme yang harus dijalankan di DPRD Kabupaten Badung yakni laporan pertanggungjawaban merupakan amanah daripada peraturan undang-undang yang dijalankan sehingga ada kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban 2023 kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir.
“Maka dari itu kami di DPRD dan saya sebagai Ketua Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Badung melakukan pembahasan dan koreksi kembali apakah ada hal-hal yang perlu diberikan catatan-catatan kepada pemerintah terutama satu tahun anggaran sesuai kesepakatan kita di APBD. Selanjutnya kami melakukan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah di tahun 2023,” jelasnya. (pbm2)
Komentar