Putu Parwata Pimpin Rapat Banggar, APBD Badung 2023 Naik Rp 1,7 Triliun
- 10 November 2022
- Ekonomi & Bisnis
- Badung
Badung, PorosBali.com- Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, Kamis (10/11/2022) memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk menetapkan APBD 2023. Sementara dari pihak eksekutif hadir Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, serta Kepala BAKD IA. Acara juga dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD Badung seperti Wayan Sandra, Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, serta Wayan Sugita Putra.
Sebelum pembahasan mengenai program, Ketua TAPD Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, dari awalnya APBD Badung 2022 dirancang Rp 3,8 triliun kemudian mengalami perkembangan menjadi Rp 4,2 triliun. “Dan saat ini perkembangan pesat masih terjadi sehingga APBD 2022 mencapai Rp 5,6 triliun. Jumlah ini mengalami penambahan sekitar Rp 1,7 triliun dan dipastikan akan banyak terdapat silpa,” katanya.
Mendengar hal itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberi apresiasi kepada eksekutif atas kerja keras sehingga pendapatan Badung bisa mencapai Rp 5,6 triliun lebih. Karena itu, dia meminta eksekutif yang merupakan pengguna anggaran harus memahami program-program yang dirancangDPRD baik lewat pokir atau BKK. “Kami jangan dipimpong. Di tingkat pimpinan seperti bupati, sekda dan kadis sudah memahami tetapi jangan sampai pejabat setingkat eselon IV justru menghambat dan mengatakan program Dewan itu tidak prioritas. Ini jelas bentuk pelecehan Dewan,” tegasnya.
Selanjutnya, Parwata juga mengapresiasi TAPD sehingga pendapatan menjadi luar biasa. Ini merupakan pola yang baik dalam rangka mempercepat pemuliaan ekonomi. “Program-program Dewan agar dikawal jangan sampai terevaluasi dan angka Rp 5,6 triliun disetujui Dewan dan ada penyelarasan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyasa menegaskan, apa pun yang sudah masuk dalam perda APBD semuanya harus dilaksanakan termasuk semua program-program yang difasilitasi anggota baik lewat pokir maupun yang lainnya. Jika tidak dilaksanakan atau ditunda, pihak tertentu bisa terjerat pidana maupun perdata. “Semua pembahasan anggaran baik pendapatan maupun belanja harus libatkan Dewan, jangan lagi Dewan dianggap sekadar lewat,” tegas politisi Golkar asal Penarungan tersebut.
Di bagian lain, Wayan Regep menegaskan terkait melonjaknya APBD Badung dan kini sudah mencapai Rp 5,6 triliun, pihaknya berharap ada kejelasan terkait dana bencana. Saat ini faasilitas yang menjadi korban bencana hanya ditinjau, sementara tindak lanjut anggarannya tidak jelas.
Hal lain yang dia soroti agar bedah rumah, bantuan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) agar bisa direalisasikan tahun ini. Satu lagi pembanguna sekolah-sekolah rusak termasuk mebelernya hingga nasib guru. “Satu lagi kondisi RS Kapal sudah overload, karena itu pembangunan RS induk di Kapal tersebut perlu dimaksimalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Gusti ANom Gumanti yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung bangga dengan APBD Badung yang kini menyentuh angka Rp 5,6 triliun. Namun dia sangat menyayangkan hingga kini posting anggaran untuk kelurahan tetap belum ada. “Kami minta dicarikan rumahnya sehingga kelurahan memperoleh anggaran yang layak setara dengan desa,” tegasnya. (Pbm2)
Komentar