Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Kawal SE Gubernur Koster, Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto Usul Bentuk Satgas

Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan Pangdam IX/Udayana yang baru Mayjen TNI Piek Budyakto di Jayasabha, Denpasar pada Senin (21/4). (foto/hms)

Denpasar, PorosBali.com- Pangdam IX/Udayana yang baru Mayjen TNI Piek Budyakto berkesempatan bertemu orang nomor satu di pemerintahan Bali, Gubernur Wayan Koster, di Jayasabha, Denpasar pada Senin (21/4). Mayjen TNI Piek Budyakto bersilaturahmi serta memperkenalkan diri sebagai pengganti pucuk tertinggi Kodam IX/Udayana yang sebelumnya dipimpin Mayjen TNI Muhammad Zamroni.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster. Termasuk kebijakan teranyar yang menjadi perhatian publik yakni Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan dukungannya dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus menjalin hubungan yang lebih erat antar dua instansi tersebut.

“Kita di Kodam siap mendukung kebijakan Bapak Gubernur seperti pelarangan air minum kemasan di bawah satu liter yang kami anggap sangat penting dan baik sekali untuk mengurangi sampah plastik. Kita di Kodam sudah tidak menggunakan botol plastik untuk setiap kegiatan kita,” tegas Pangdam Piek Budyakto.

Mantan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI ini mengusulkan pembentukan satgas khusus yang melibatkan jajaran pemprov serta Kodam IX Udayana terkait kebijakan tersebut.

Pangdam mengakui banyak kebijakan yang menarik dan merupakan terobosan baru yang dikeluarkan Gubernur Koster, seperti kebijakan untuk arak Bali yang mengatur tentang produksi, peredaran, dan konsumsi arak Bali, serta pengakuan sebagai warisan budaya tak benda.

Pangdam pun memuji masyarakat Bali dan pemerintah yang selama ini ini dilihatnya sangat kondusif dan guyub. “Terlihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik di Bali, serta suasana yang selalu rukun dan guyub,” katanya.

Pun Kodam IX/Udayana menyatakan kesiapan untuk turut serta berkolaborasi mengamankan event-event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali agar kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Gubernur Bali Wayan Koster mengajak TNI khususnya jajaran Kodam IX Udayana untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi untuk menyelesaikan sejumlah isu yang ada di Bali seperti masalah sampah dan berbagai masalah lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Gubernur Bali: Stop Jual Tanah Sekitar Turyapada Tower, Bisa Jadi Penonton dan Nyesal Seumur Hidup

“Saya yakin dengan TNI akan banyak permasalahan bisa teratasi karena sagat bisa diandalkan dan saya sangat bangga dengan kiprah teman-teman TNI selama ini,” ujar Gubernur Koster saat menerima kunjungan resmi Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto di Jayasabha, Denpasar.

Gubernur mengatakan, dengan sinergitas yang baik sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat. “Saya yakin dengan kebijakan yang tepat dan sinergi bersama berbagai permasalahan di Bali akan lebih cepat terselesaikan,” tukasnya.

Dirinya mencontohkan kebijakan sampah di Bali berfokus pada pengurangan sampah plastik sekali pakai dan peningkatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui berbagai regulasi dan program.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan styrofoam. Teranyar, Gubernur Koster dan Pemerintah Provinsi Bali melarang penggunaan dan penjualan botol plastik sekali pakai, khususnya untuk air minum dalam kemasan (AMDK), dengan ukuran di bawah 1 liter.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik dan mendukung gerakan Bali Bersih. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. “Selain itu saya berharap Kodam IX Udayana melalui personel Babinsa di desa-desa bisa membantu Pemerintah Provinsi untuk memperoleh data masyarakat yang memerlukan rumah layak huni serta desa-desa yang mengalami krisis air, untuk nanti ditindaklanjuti,” kata Wayan Koster. (pbm1)


TAGS :

Komentar