Studi Tiru Setwan DPRD Bali ke DPRD DKI Jakarta, Pentingnya Sinergitas dalam Menangani Banjir
- 23 Agustus 2024
- Info & Peristiwa
- Nasional
Denpasar, PorosBali.com- Strategi penanganan banjir dan pengelolaan sungai membutuhkan sinergitas yang baik antara eksekutif atau pemerintah dengan legislatif. Artinya, program-program pemerintah untuk mengatasi harus mendapat dukungan dari legislatif yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Didampingi itu dukungan dan peran serta masyarakat juga penting dalam menyukseskan program pemerintah dalam menangani banjir.
Hal ini terungkap saat rombongan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali mengunjungi Setwan DPRD DKI Jakarta pada Jumat (23/8/2024).
Kunjungan Studi Tiru rombongan dibawah pimpinan Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, dan Protokol Setwan DPRD Bali, Kadek Putra Suantara didampingi Ketua Forward DPRD Bali, Made Arnyana beserta puluhan wartawan itu dalam upaya mendalami strategi penanganan banjir dan pengelolaan sungai. "Dari kunjungan ini kami mempelajari tata kelola aliran sungai di ibu kota sebagai referensi untuk Bali dan juga memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali dalam pencegahan dan penanganan banjir," ujar Kadek Putra.
Lebih lanjut Kadek Putra menyampaikan kunjungan ini merupakan lanjutan dari studi tiru yang telah dilakukan sehari sebelumnya di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Tujuan utama adalah memahami dukungan DPRD DKI Jakarta terhadap Dinas SDA dalam pencegahan dan penanganan banjir, serta peran legislatif dalam mendukung program-program tersebut.
“Dukungan positif dari dewan sangat penting karena banjir merupakan isu strategis. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa meluas secara nasional, mengingat Jakarta adalah pusat ekonomi dan politik. Banjir di Jakarta tentu mempengaruhi ekonomi dan aktivitas masyarakat serta menjadi perhatian nasional. Kami juga ingin mempelajari peranan media dalam pengawasan ini,” jelas Kadek Putra.
Kadek Putra Suantara dan Agus Hermanto. (foto/pbm)
Sementara Kasubag Publikasi dan Informasi Humas dan Protokol Setwan DPRD DKI Jakarta, Agus Hermanto, menjelaskan bahwa DPRD DKI Jakarta memprioritaskan masalah penanganan banjir dan kemacetan. Dukungan DPRD mencakup anggaran dan pengelolaan sungai. “Masalah banjir memang kompleks dan tetap menjadi isu utama setiap pergantian kepemimpinan,” katanya.
Dalam hal kehumasan, DPRD DKI Jakarta memanfaatkan media sosial seperti Instagram Reels dan YouTube Shorts untuk mensosialisasikan program penanganan banjir. Informasi disampaikan dalam format yang segar, singkat, dan padat agar pesan sampai ke publik dengan efektif.
Dikatakan, Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan strategi penanganan banjir dalam tiga tahap: prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Pada tahap prabanjir, dilakukan pengurasan dan pengerukan waduk, serta perawatan pompa. Saat banjir, pompa pengendali dan pompa mobile digunakan, sementara sistem polder diterapkan untuk membuang genangan air ke laut. Pasca banjir, pembersihan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
Rombongan studi tiru Setwan DPRD Bali dan Forward. (foto/pbm)
Untuk itu pihaknya menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap efektivitas penanganan banjir. Anggota dewan sering turun ke lapangan, terutama saat banjir, dan Komisi D bertanggung jawab dalam hal ini. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan kebutuhan perbaikan atau penyesuaian anggaran.
“Biasanya, Komisi D menangani masalah pembangunan dan rapat kerja diadakan untuk evaluasi dan penyesuaian anggaran jika diperlukan,” tambahnya.
Baca juga: Pemprov Bali Gandeng Bawaslu Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan Non-ASN
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Agus Hermanto mengungkapkan sudah terbukti terjadi pengurangan titik genangan banjir di Jakarta. Namun demikian ia mengakui bahwa meskipun ada kemajuan, pembebasan lahan tetap menjadi kendala utama. Proses ini memerlukan negosiasi cermat dengan warga untuk mencapai kesepakatan harga yang adil.
“Pembebasan lahan melibatkan proses diskusi dan audiensi dengan masyarakat untuk menemukan titik temu mengenai harga yang tepat,” tutup Agus. (pbm1)
Komentar