• Home
• Info & Peristiwa

Bupati Giri Prasta Tetap Berharap Ada “Sharing” Pendanaan untuk Jalan Lingkar Selatan

• 29 Juli 2024
• Info & Peristiwa
• Badung

Badung, PorosBali.com- Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Senin (29/7/2024), menghadiri rapat paripurna DPRD Badung untuk menyampaikan penjelasan terkait dua ranperda. Keduanya adalah Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya yakni Wayan Suyasa dan Made Sunarta.

Hadir juga anggota DPRD lainnya bersama Sekwan Gusti Agung Made Wardika, Sekda Wayan Adi Arnawa bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Badung. Tak ketinggalan rapat paripurna tersebut mengundang perwakilan Forkopimda, staf ahli DPRD dan staf ahli fraksi serta ratusan undangan lainnya.

Saat ditanya mengenai perkembangan proyek jalan lingkar selatan yang digadang-gadang menjadi proyek monumental dan ditunggu masyarakat dalam mengurai kemacetan, Bupati Giri Prasta menyatakan, jalan lingkar selatan itu memang awalnya akan dibantu oleh pemerintah pusat. “Dalam proses perjalanan ini, sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) tidak pernah terjadi dalam sejarah sehingga proses ini tidak berjalan. Karena itu, kami pun tidak mau tinggal diam. Kami harus lanjut sekalipun dilakukan secara bertahap,” tegasnya.

Dia berharap, ketika akan ada pembebasan lahan jangan sampai ada warga masyarakat tidak mau lahannya dibebaskan. Selama ini tahapan ini bagus sekali. Sekarang ini pun, pihaknya sudah menganggarkan Rp 550 miliar.

Baca Juga: Wabup Suiasa Terima Audiensi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Badung

Bupati menyatakan akan minta bertalian dengan program strategis nasional, astungkara nanti dengan Bapak Presiden melalui Kementerian PU-nya bisa melakukan program yang bersinergi antara pusat dan daerah yang ada di Bali khususnya di Kabupaten Badung. “Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan akses dan kedua kalau bisa ada sharing bertalian anggaran untuk mempercepat proyek tersebut,” ujarnya.

Prinsipnya sederhana yakni cepat, pasti, dan murah. Ini adalah pola yang harus dilakukan siapa pun menjadi pemimpin untuk masyarakat. “Masyarakat inginnya satu cepat, kedua pasti, selanjutnya biar murah. Itulah hal yang kita lakukan,” ujarnya.

Ditanya kapan target selesai, Bupati menyatakan tidak akan menargetkan tetapi pihaknya akan fokus. Semoga lebih cepat lebih baik. “Kami tidak akan menargetkan kapan selesai, tetapi kami akan fokus. Semoga lebih cepat lebih baik,” tegasnya lagi.

Pada rapat paripurna terungkap, struktur Ranperda Perubahan APBD 2024 yakni pendapatan daerah dirancang Rp 11,2 triliun lebih, meningkat Rp 1,7 triliun lebih atau 17,76% dari APBD induk 2024 yang nilainya Rp 9,5 triliun lebih. Sementara belanja daerah dirancang Rp 12,1 triliun lebih, meningkat Rp 2,4 triliun lebih atau 25,83% dari APBD induk 2024 sebesar Rp 9,6 triliun lebih.

Pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah atau PAD Rp 10,2 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,9 miliar. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi dirancang Rp 6,9 triliun lebih, belanja modal Rp 2,5 triliun, belanja tidak terduga Rp 75 miliar dan belanja transfer Rp 2,5 triliun lebih. (Pbm2)