Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Sarankan Bentuk Tim Terkait Tagih Piutang Pajak

Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama Wakil Ketua Wayan Suyasa.

Badung, PorosBali.com-  Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyarankan Bupati Badung untuk segera membentuk tim untuk melakukan penagihan terhadap piutang pajak yang dari tahun ke tahun belum terselesaikan dan menjadi catatan BPK Perwakilan Bali. Hal tersebut diungkapkannya saat ditanya seusai rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (18/7/2023).

“Untuk mempercepat penagihan, kami sarankan untuk membuat tim. Kami di pimpinan sudah memberikan juga masukan kepada Bupati supaya membuat tim kecil. Di antaranya dari unsur DPRD sebagai fungsi pengawasan, Kejaksaan, Kepolisian, dan internal pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah pemungutan terhadap pajak daerah itu,” tegasnya.

Ketika kondisinya sangat sulit ditagih karena wajib pajaknya sudah tidak ada, apakah akan mengambil jalan pemutihan? Menurut Parwata, itu merupakan case khusus. Menurutnya, yang jelas pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pajak daerah. “Jadi apakah itu harus diputihkan dengan fakta dan data yang jelas, itu bisa diambil langkah-langkah oleh Bupati,” tegasnya.

Oleh UU, menurut Parwata, pajak daerah itu diserahkan penuh pengelolaan dan strateginya kepada daerah. “Bupati juga sudah menyampaikan kepada kami tetap akan menekan perangkat daerah dalam hal ini Bapenda untuk mengurangi tunggakan-tunggakan pajak dan mengoptimalisasikan dengan digitalisasi,” ujarnya.

Terkait dengan rapat paripurna yang dipimpinnya, Parwata menyatakan, acara hari ini untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi. Secara general pihaknya sudah mendengarkan bersama-sama pimpinan rapat paripurna ini. Semua fraksi memberikan apresiasi kepada kinerja Pemerintah Kabupaten badung. “Apresiasi datang dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan dari Fraksi Badung Gede,” katanya.

Terhadap pendapatan daerah yang semula dianggarkan Rp 4,1 triliun, terealisasi Rp 4,6 triliun. Ada selisih kurang lebih Rp 500 miliar. Kemudian dari belanja dari Rp 4,6 trioliun, kurang lebih ada Rp 600 miliar yang berasal dari efisiensi. Langkah-langkah ini tentunya pihaknya dorong dan semua fraksi menyampaikan agar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Walikota Jaya Negara Apresiasi Imigrasi Festival di Kota Denpasar

Ini referensi dari fraksi-fraksi di DPRD Badung. Sebagian dari silpa ini juga agar digunakan untuk penyertaan modal supaya Badung mempunyai cadagangan keuangan baik itu di BPD Bali, PD Pasar Mangu Giri Sedana, di Perumda Air Minum Tirta Mangutama. “Sepanjang BUMD ini melakukan kinerja yang baik, jangan sampai penyertaan modal tetapi rugi,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.

Harapan pemerintah supaya penyertaan modal itu kembali lagi dapat mempercepat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. “Saya kita itu resume yang dapat kami sampaikan terkait dengan rapat paripurna hari ini,” ujar Parwata. (pbm2)

 


TAGS :

Komentar