Dewan Pers Pastikan Tak Persulit Verifikasi Media
- 25 Mei 2023
- Info & Peristiwa
- Denpasar
Denpasar, PorosBali.com- Dewan Pers menyatakan tidak pernah mempersulit media dalam hal verifikasi. Untuk itu Dewan Pers berharap ada kerja sama yang baik dengan pemilik media agar proses verifikasi berjalan dengan baik dan lancar.
"Tidak ada niat sedikit pun dewan pers menghalangi proses ini, lengkapi saja persyaratannya. Proses ini pun tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis," ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya saat menjadi narasumber Diskusi Peningkatan Kapasitas Media Siber dengan tema ‘Pengembangan Model Bisnis Media di Era Digital” di Kantor Diskominfos Provinsi Bali, Kamis, (25/5/ 2023).
Dalam diskusi yang digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dengan Dewan Pers ini, Agung Dharmajaya mengatakan sampai.saat ini kepercayaan publik kepada media tidak berkurang, sekalipun platform media dari jaman ke jaman selalu berubah. "Adaptasi dengan platform baru bisa dilakukan dengan mengemasnya menjadi lebih baik," sambung Agung seraya mengatakan tantangan perkembangan media selalu berubah dari jaman ke jaman.
Menurut Agung, perubahan itu harus disikapi dengan realistis. Di era disrupsi media seperti sekarang, pihaknya mengingatkan pelaku di industri media baik wartawan atau pemilik media, tetap menaati kaidah-kaidah jurnalistik untuk menghasilkan pemberitaan yang obyektif.
Dikatakannya saat ini sudah hampir 47.000 media siber tersebar di Indonesia. Sementara Bali sendiri diprediksi sudah ada sekitar 500 media siber. Dewan Pers mengingatkan para pemilik media agar tetap ikuti proses verifikasi di Dewan Pes. "Tahun ini dewan pers menargetkan sekitar 600 media yang bisa diverifikasi administrasi dan faktual," ungkap Agung.
Sementara Ketua Pokja Verifikasi Media Online, Sapto Anggoro mengingkatkan, manajemen media memegang kunci penting untuk mengembangkan media digital saat ini. Pasalnya, sebagian besar media online didirikan oleh wartawan, namun manajemen pengelolaan harus diperhatikan. Oleh karenanya, Dewan Pers memilih melakukan pembinaan. "Dalam pengelolaan media siber perlu mengetahui kebutuhan informasi yang banyak dibutuhkan publik. Itu yang paling penting. Banyak yang membuat berita soal politik, sosial, hukum dan HAM. Padahal, konten yang paling banyak dikunjungi ternyata bukan itu, ternyata adalah info kesehatan. Kenapa info kesehatan ini tidak jadi yang utama untuk ditampilkan, karena itu berpotensi viral,” jelas mantan Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ini.
Menurut Sapto, model bisnis media online bisa dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, menggandeng sponsorship, pendanaan CSO, membangun media melalui kehumasan maupun event organizer (EO) dan mengembangkan komunitas pembaca.
Narasumber terakhir, praktisi Media Siber dari Katadata.co.id, Maryadi menyampaikan pengalamannya terkait persaingan bisnis media digital. "Pelaku industri media siber harus berani meninggalkan pola lama," katanya.
Ditambahkan, terobosan baru perlu dilakukan untuk memberikan dorongan motivasi. Ia mencontohkan, ada media siber yang mengembangkan teknik backlink untuk mendapatkan marketshare iklan. "Perlu memanfaatkan media sosial dan aplikasi termasuk, memahami tren yang berkembang di masyarakat,” terang Maryadi.
Diskusi yang melibatkan sekitar 50 peserta dari unsur pemilik media online dan wartawan ini dimoderatori oleh Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja. (Pbm6)
Komentar