Pengurus BMPS Badung 'Mengadu' ke Ketua DPRD Putu Parwata terkait PPDB
- 16 April 2023
- Pendidikan
- Badung
Badung, PorosBali.com- Penerimaan siswa yang kini dikenal dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi momok bagi sekolah swasta. Pasalnya, sekolah swasta masih diinomordua-kan oleh calon siswa. Mereka lebih memilih sekolah negeri dengan alasan lebih murah bahkan terkesan gratis. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta dituding menjadikan sekolah swasta hidup segan mati tak mau. Kondisi ini yang mendorong pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung menemui Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Jumat (14/4/2023).
Rombongan BPMS dipimpin langsung ketuanya, Wayan Retha didampingi Sekretaris Umum Putu Yogi Pratama dan pengurus lain seperti Gede Putra Wijaya serta puluhan anggotanya. Tak hanya itu, Ketua PGRI Badung I Wayan Tur Adnyana juga turut hadir. Mereka diterima di ruang rapat pimpinan (rapim) DPRD Badung.
Ketua BMPS Badung, Wayan Retha mengungkapkan, BMPS merupakan mitra dan aset pemerintah. “BMPS harus disayangi oleh pemerintah, termasuk diberikan perhatian terkait PPDB sehingga perguruan swasta tetap bisa eksis,” tegasnya.
ia pun mengatakan selama ini kesan masyarakat terhadap sekolah di negeri itu gratis sehingga masyarakat berbondong-bondong melamar dan berharap bisa diterima di sekolah negeri. "Kami meminta pemerintah untuk menjalankan kewajaran dan etika serta memikirkan keberadaan sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Badung tersebut.
Baca juga: Fasilitasi Program Kerja, Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Audensi PWSKJ GKPB
Ketua DPRD Badung Putu Parwata tak menampik bahwa kehadiran BMPS Badung untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang ada. Kehadiran mereka sebagai sekolah swasta yang dalam hal ini selalu mengalami kesulitan setiap tahunnya. “Ini masalah klasik setiap tahun, mereka tidak mendapatkan murid yang optimal dan banyak siswa yang lari ke sekolah negeri,” ucap Parwata seraya menyebut sekolah swasta merupakan pionir untuk mendorong pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Parwata mengatakan BMPS minta pemerintah berlaku adil, dalam hal ini memberikan bantuan yang sama kepada negeri dan swasta. “Karena itu, kami meminta kepada pemerintah dalam hal ini Bupati bersama Dinas Pendidikan dan Olahraga agar memperhatikan, membantu dari operasional, sarana prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya,” ujarnya.
Untuk itu Parwata ingin mendapatkan data yang jelas keberadaan sekolah swasta yang ada di Badung. Menurut Parwata, ada perguruan sekolah swasta yang kluster atas, menengan dan bawah. selain itu juga mempertimbangkan jumlah guru, siswa, dan sarana prasarana. “Seperti kita ketahui bahwa pendidikan hal yang mandatori, yang wajib memang menjadi perhatian pemerintah baik menggunakan APBD kabupaten maupun bagaimana desa ikut berperan aktif,” terangnya.
Parwata mengatakan memang selama ini sudah ada bantuan untuk sekolah swasta. Namun bantuan tersebut tidak dalam kluster, tergantung kebutuhannya. "Kalau fisik, fisik dibantu. Kemudian APBD digunakan untuk bantuan operasional sekolah (BOS). BOS APBD ada untuk SMP dan SD. Mudah-mudahan bulan ini, kluster ini bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan kita akan coba melakukan penyelarasan di APBD 2024,” tandasnya. (pbm2).
Komentar