Bandara Bali Utara Bisa Jadi Penjaga Adat dan Budaya Bali, Kok Bisa? Begini Kata Demer

20 Januari 2023
Info & Peristiwa
Denpasar

*Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (Demer). (Foto/ist)*

Denpasar, PorosBali.com- Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer berharap agar rencana pembangunan Bandara Bali Utara tetap dilanjutkan selain sebagai upaya pemerataan pembangunan namun yang penting juga adalah untuk menjaga adat dan budaya Bali, serta mencegah orang-orang Bali terpinggirkan dan termarjinalkan dari tanah kelahirannya sendiri.

“Ada yang takut budaya Bali hilang dengan adanya Bandara Bali Utara padahal dengan tidak adanya pemerataan pembangunan di Bali Utara dan daerah lainnya di Bali, justru itu yang menyebabkan budaya Bali akan hilang, orang Bali akan termarjinalkan dari tanah kelahirannya,” kata Demer, Kamis (19/1/2023).

Lebih jauh politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Buleleng ini mengatakan budaya Bali akan hilang kalau penduduk Bali meninggalkan daerah asalnya dimana mereka yang menjadi kekuatan penjaga dan pelestari adat budaya Bali. Misalnya banyak orang yang dari Buleleng (Bali Utara) meninggalkan kampung halamannya menuju ke Bali Selatan karena pertumbuhan ekonomi yang rendah di daerah asalnya.

Kalau pertumbuhan ekonomi rendah penyerapan tenaga kerja rendah, ketika penyerapan tenaga kerja rendah maka akan terjadi urbanisasi karena harus mencari penghidupan ke Bali Selatan. Kalau tidak terjadi urbanisasi yang lebih parah lagi terjadi transmigrasi keluar Bali. “Maka akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan adat dan budaya Bali,” kata Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini.

Demer berharap Pemprov Bali dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster agar tetap memperjuangkan pembangunan Bandara Bali Utara dengan data-data, hasil kajian dan suara aspirasi masyarakat Bali. “Itu harus tetap diperjuangkan. Pak Gubernur kan punya kelompok-kelompok yang saya yakin akan bersuara seperti halnya suara masyarakat juga,” harap Demer.

Kekhawatiran Demer soal hilangnya adat budaya Bali dan terpinggirkannya orang Bali karena tidak adanya pemerataan pembangunan Bali juga kerapkali disampaikan dalam berbagai kesempatan rapat dengan para menteri misalnya saat rapat enam bulan lalu dengan dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Saat itu Demer menyinggung mengenai arahan dan harapan Presiden Jokowi agar terjadi pertumbuhan, pemerataan dan timbul pelaku usaha baru.

Saat ini mengawali pandangannya Demer menyinggung soal ivestasi yang berkualitas dimana menurutnya di Bali investasinya tidak berkualitas salah satunya karena semua pembangunan selalu mengarah ke Bali Selatan. Seperti pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang mengarah ke Bali Selatan, hingga Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung yang menggunakan pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

“Banyak proyek pembangunan terus mengarah ke Bali Selatan. Saya selalu ingatkan karena ini berlangsung terus. Presiden ingin pemerataan pertumbuhan dan agar tumbuh pelaku baru. Tapi para menteri ketika ada program masih selalu dibawa ke Bali Selatan,” ungkap Demer.

Wakil rakyat yang sudah empat periode memperjuangkan kepentingan Bali di DPR RI ini melanjutkan bahwa pertumbuhan tinggi di Bali Selatan tidak bisa diikuti oleh sejumlah kelompok masyarakat seperti buruh serabutan, PNS golongan 2, pegawai swasta biasa. Akhirnya mereka menjual tanahnya dan pindah ke daerah pinggiran.

“Pertumbuhan dengan tidak adanya pemerataan di Bali menjadi tidak bermanfaat dan justru akan menghilangkan banyak orang Bali yang akan seperti orang Betawi di Jakarta, banyak daerah di Bali yang akan tidak dihuni oleh orang Bali sendiri,” ungkap Demer.

“Pertumbuhan yang rendah di daerah Bali Utara dan Bali Timur menyebabkan kesempatan kerja yang rendah, dan karena kesempatan kerja rendah mereka urbanisasi juga ke Bali Selatan mau jadi preman, sekuriti, pembantu, semua ke Bali Selatan. Yang akhirnya adat dan budaya yang melekat pada orang Bali tidak sempat lagi dijaga kerena mereka tidak punya waktu mengikuti upacara adat di kampung halamannya, tidak sempat bersosialisasi melestarikan adat budaya Bali sehingga akhirnya perlahan adat budaya Bali akan terkikis. Pariwisata Bali daya tariknya adat dan budayanya kalau adat dan budaya Bali hilang maka Bali tidak menarik lagi,” papar Demer lebih lanjut.

Oleh karena itu, Demer meminta pemerintah pusat serius membantu mewujudkan pemerataan pembangunan di Bali. Dia meminta juga program-program kementerian agar lebih banyak dibawa ke Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur. “Sehingga bisa mewujudkan cita-cira Presiden Jokowi yakni pertumbuhan, pemerataan dan timbul pelaku usaha baru,” tegas Demer.

Selain itu Demer juga menyinggung wisatawan yang tidak nyaman dengan kemacetan di Bali Selatan. Menurutnya kemacetan di Bali Selatan sangat sulit dibenahi karena ada anomali. Biasanya kemacetan diselesaikan dengan transportasi publik yang baik. Anomalinya dimana?

“Ketika public transport bagus maka kendaraan pribadi berkurang.Tapi Pemprov Bali pendapatan APBD-nya 74 persen dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Persoalan ini perlu dipecahkan secara nasional dan agar ada public transport di Bali,” pungkas Demer.

Sebelumnya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat memberikan pengarahan dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Senin (16/1/2023) mengaku menolak rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang berlokasi di wilayah Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Menurut Megawati keberadaan bandara tersebut bisa menyingkirkan keberadaan masyarakat lokal dan hanya menguntungkan para investor pariwisata.

"Waktu mau dibangun (bandara) lagi di Buleleng, saya kan bilang gitu, keluarga besar saya itu di sana, mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster, enak aja ku bilang, hanya untuk nguntungin pariwisata. Enggak," kata Megawati. (*)

TAGS :