Terima LHP Semester II dari BPK, Bupati Giri Prasta Dukung Upaya BPK Wujudkan Tata Kelola Keuangan
- 28 Desember 2022
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, Rabu (28/12) bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Joko Agus Setyono. Turut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti.
Dalam sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Joko Agus Setyono menyampaikan sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam Pasal 17 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada kepala daerah dan DPRD. “BPK sesuai dengan visi dan misinya menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, tentu saja kami juga melakukan perbaikan secara internal dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Pada saat itu Joko Agus Setyono juga menyampaikan rekomendasi dan catatan atas LHP setiap pemerintah daerah. Pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK selambatnya 60 hari setelah laporan diterima. “Di sisi lain kami juga memberikan apresiasi atas angka perbaikan LHP di wilayah Provinsi Bali di atas 90 persen yang merupakan angka tertinggi di Indonesia,” jelasnya.
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menegaskan Pemerintah Kabupaten Badung akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai wujud dukungan penuh kepada BPK, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkesinambungan sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat. (Pbm2)
Komentar