Nyoman Cendikiawan Kembali Pimpin BKS-LPD Provinsi Bali Periode 2022-2027
- 19 Oktober 2022
- Ekonomi & Bisnis
- Bangli
Bangli, PorosBali.com- Setelah diberi mandat memimpin BKS-LPD Provinsi Bali periode 2017-2022, kini kembali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. dipercaya untuk memimpin BKS-LPD Provinsi Bali periode 2022-2027 dalam Musyawarah Daerah (Musda) III yang berlangsung di Baliwoso Upadesa di Pengotan, Bangli, Selasa (18/10).
Sebelum musda, awalnya sudah diadakan musyawarah di masing-masing kabupaten yang disebut dengan Pra-Musyawarah Daerah. Musda III yang diikuti 600 lebih peserta dari seluruh pengurus LPD se-Bali itu dibuka Gubernur Bali Wayan Koster dan turut dihadiri Bupati Bangli Sedana Arta, para praktisi serta akademisi.
Musda III tahun ini mengambil tema ”Melalui Musda III BKS-LPD BALI mari bersama kita perkuat persatuan, pererat kebersamaan untuk memperkuat ekonomi Bali menuju desa adat yang maju dan mandiri, sukreta jagadhita”. Acara Musda III ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM.
Dalam kesempatan ini, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan keberadaan lembaga perkreditan desa sebagai satu dari sekian lembaga keuangan mikro di Bali sangat vital didalam membangun perekonomian, serta turut serta memunculkan kesempatan memiliki usaha.
Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali LPD di Kabupaten Bangli, serta sebagai ujung tombak lembaga keuangan mikro di Bali yang mempunyai fungsi penting dalam membangkitkan perekonomian krama Bali dan memperkuat eksistensi desa adat yang sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerti Loka Bali”.
Ketua BKS LPD Bali terpilih, Drs. Nyoman Cendikiawan menegaskan LPD saat ini makin kompak dan siap mengikuti perkembangan (teknologi) agar terus bertumbuh dan semakin maju. “Apa pun perubahan harus kita kaji lebih dulu dengan melibatkan pihak terkait dan pakar. Nggak bisa ujug-ujug merubah dan ini harus menjadi kesepakatan bersama,” ucap Cendikiawan.
Cendikiawan yang juga pengelola LPD Talepud Tegallalang Gianyar ini menambahkan, hingga saat ini perkembangan LPD terus meningkat, asetnya naik dari Rp22 triliun sekarang jadi Rp24 triliun lebih. Ini juga didukung mulai menggeliatnya ekonomi pasca-pandemi.
Ketua Panitia Musyawarah Daerah Ke-3 Badan Kerjasama-Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) I Made Pasti mengatakan, forum ini adalah sarana bagi LPD untuk meningkatkan harmonisasi antarlembaga dalam rangka menjalankan fungsi demokrasi. Kepengurusan BKS merupakan forum kelembagaan yang penting bagi LPD di Bali. Melalui forum kelembagaan BKS-LPD dapat mengharmonisasi langkah yang akan memajukan LPD-LPD di Bali untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan LPD.
Berikut para pengurus BKS LPD Periode terpilih periode 2022-2027 yakni:
Ketua umum: Drs I Nyoman Cendikiawan S.H., M.Si., Wakil Ketua Umum: I Made Nyiri Yasa, S.Sos., Sekretaris Umum: I Made Pasti, S.E., Wakil Sekretaris Umum: I Ketut Suarno, Bendahara Umum: I Made Sugita, S.Sos., Wakil Bendahara Umum: Putu Suryadinata, S.T., Bagian Hubungan Kemasyarakatan: I Made Dwiantara, Ngh. Madra, Putu Suarta, Bagian Umum: Ngurah Alit, Ketut Suartama, Desi Arisanti, Bagian Sosial Adat dan Agama: Warnama, Ketut Tindih, Bagian Hukum dan Kepemerintahan: Gorim, Somarata, Ni Nyoman Ariani S.E., Bagian Penelitian dan Pengembangan: Kadek Supawan, Edi Saputra, Ni Made Ekawati, Bagian Sumber Daya Manusia: Arta Utama, Ketut Sulastra, Dewa Ayu Deling.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Wayan Koster mengatakan dalam upaya perbaikan tata kelola LPD sebagai padruwen desa adat, mengajak bandesa adat para pengelola LPD yang tergabung dalam wadah BKS LPD dan LPLPD serta Majelis Desa Adat untuk bersama-sama.
Menurut Gubernur Koster, dengan semangat kearifan lokal yang diwariskan para leluhur, menyama braya (kekeluargaan), gilik saguluk (kebersamaan), paras paros (musyawarah) salunglung sabayantaka (kegotong royongan) untuk bersungguh-sungguh dengan niat baik, niskala-sakala melaksanakan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, untuk mewujudkan tata kelola LPD yang lebih baik termasuk perubahan regulasi.
Bagi Gubernur Koster, ke depan LPD sebagai padruwen desa adat harus dikelola secara profesional sehingga dapat membantu krama Desa Adat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan manfaat bagi Desa Adat dan perekonomian Bali.
“Kita semua berharap ke depan Labda Pacingkreman Desa Adat dan BUPDA menjadi pilar perekonomian desa adat dan mendapat kepercayaan penuh dari krama desa adat. Dengan LPD yang kuat dan sehat, astungkara desa adat dapat mandiri,” ujar Gubernur Koster sembari berharap musda ini menghasilkan pengurus-pengurus baru yang mempunyai komitmen kuat, bekerja keras, dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun desa adat dan perekonomian desa adat serta melindungi dan memajukan LPD serta menghasilkan program kerja strategis dan kegiatan untuk perbaikan tata kelola LPD. (Pbm2)
Komentar