Trisno: Kendalikan Inflasi, Perkuat Kerja Sama Antar Daerah
- 30 September 2022
- Ekonomi & Bisnis
- Nasional
Lombok Barat, PorosBali.com- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Bali dan pemkab/kota di Bali untuk mengendalikan inflasi melalui Kerja Sama Antar Daerah atau KAD. Meskipun hal tersebut tidak mudah, inflasi harus terus dijaga dan dikendalikan karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho saat media gathering di salah satu hotel kawasan Senggigi, Mataram, Lombok Barat, Jumat (30/9/2022).
Trisno mengatakan saat ini kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM dipastikan menjadi pemicu inflasi, setelah perekonomian Bali mengalami kontraksi.
"Untuk itu pengendalian inflasi mesti menjadi fokus pemulihan perekonomian Bali yang mulai menggeliat," ujar Trisno didampingi Deputi Direktur KPw BI Bali Donny H. Heatubun.
Kerja sama Antar Derah (KAD), kata Trisno, harus ditingkatkan mengingat potensi maupun produksi tiap kabupaten/kota di Bali tidaklah sama. Ketika KAD ini berjalan dengan baik, semua kebutuhan Bali bisa terpenuhi dari produksi dalam daerah sehingga biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan mengambil ke luar pulau.
Trisno menyebut, tiga wilayah yakni Denpasar, Badung dan Gianyar merupakan pasar tempat penjualan seluruh komoditi di Bali sedangkan daerah lain yaitu Karangasem, Bangli, Buleleng, Klungkung, Tabanan dan Jembrana merupakan daerah produksi.
"Jika perlu telur, Bangli sebagai sentra telur harus bisa memasok. Jika perlu beras, tentu saja Tabanan sebagai sentra produksi harus mampu memasoknya. Demikian juga kebutuhan lainnya seperti sayur dan buah-buahan," jelasnya seraya mengatakan tiap kabupaten dan kota di bawah koordinasi provinsi perlu menggalang perjanjian kerja sama yang lebih intensif.
Sementara Deputi Direktur KPw BI Bali Donny H. Heatubun mengungkap pentingnya mengendalikan inflasi dalam upaya menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap.
"Jika tak dikendalikan, inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat dan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraannya," katanya.
Saat ini ia melihat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat baik. Misalnya harga komoditi ekspor naik, serta ketahanan ekonomi nasional juga bagus.
"Yang perlu diantisipasi adalah embargo terhadap gandum. Apa dampaknya, embargo gandum menyebabkan harga naik dan produk ikutannya seperti mie juga akan naik. Ketika harga mie naik, masyarakat akan beralih ke beras dan berasnya pun berpeluang naik dan menyebabkan inflasi," pungkasnya.
Alex Iskandar (Foto/ist)
Media gathering kali ini diikuti puluhan wartawan di Bali bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait perkembangan ekonomi khususnya Bali yang terpuruk lantaran terdampak pandemi covid-19. Pada kegiatan ini juga diisi materi tentang Cinta, Bangga dan Paham (CBP) rupiah sekaligus mengenal lebih jelas ciri-ciri uang rupiah yang diberikan oleh Alex Iskandar, Staf/ Asisten Penyelia Perkasan KPwBI NTB. (Pbm2)
Komentar