KMKP FK Unud Gelar Rakor Cakupan Vaksinasi Covid-19, Kerja Sama dengan Kemenkes dan WHO
- 22 Maret 2022
- Info & Peristiwa
- Denpasar
Denpasar, PorosBali.com- Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan (KMKP) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO, menyelengarakan pertemuan koordinasi stakeholder se-Provinsi Bali dalam rangka penelitian cakupan vaksinasi covid-19 di Provinsi Bali, Jumat (18/3/2022).
Acara ini dihadiri Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili Sub Koordinator Imunisasi Respon KLB Khusus, Dit. Pengelolaan Imunisasi (dr. Sherli), Deputy Director General of Public Health Services, WHO (dr. Paba Palihawadana), Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali sekaligus Ketua Harian Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali (Drs. I Made Rentin, AP., M.Si), bupati dan walikota se-Bali, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, camat se-Provinsi Bali dan kepala puskesmas se-Provinsi Bali.
Acara ini juga dihadiri Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes, yang dalam sambutannya menyampaikan saat ini status pandemi covid belum dicabut oleh pemerintah meskipun berbagai kebijakan relaksasi telah diterbitkan. Tetapi hal ini tidak bisa melonggarkan berbagai strategi sebagai upaya mengendalikan pandemi. Salah satu strategi yang sangat strategis seperti yang disampaikan Kadinkes yaitu vaksinasi, yakni vaksinasi merupakan strategi yang sangat penting dalam upaya mengendalikan penyebaran perluasan pandemi.
Bali merupakan salah satu provinsi dengan cakupan vaksinasi covid-19 tapi capaian ini jangan membuat terlena karena ada daerah-daerah yang ternyata cakupannya masih memiliki berapa kendala. Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah di lapangan yang menyebabkan adanya daerah-daerah yang masih belum memenuhi target cakupan vaksinasi.
Hal ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat berbagai kebijakan ataupun upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan bukan hanya dalam kaitan covid-19 tapi dalam kaitan meningkatkan cakupan imunisasi berdasarkan dari hasil lain yang menjadi program pemerintah. (Pbm5)
Sumber: http://www.unud.ac.id
Komentar