Kerja Sama Publikasi Media, Humas dan Protokol Setwan DPRD Badung Kunker ke DPRD Kota Surabaya
- 09 Februari 2022
- Info & Peristiwa
- Nasional
Surabaya, PorosBali.com- Untuk mengetahui model kerja sama publikasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Badung mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kunker dilaksanakan pada Selasa (8/2/2022).
Dalam kunker kali ini, Humas dan Protokol Setwan DPRD Kabupaten Badung mengajak lima wartawan media online.
"Kami ingin mencari perbandingan dan mengetahui mengenai kerja sama dengan media. Bagaimana model yang dilakukan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan DPRD Kota Surabaya,” terang Nyoman Yusentana, Pimpinan rombongan kunker.
Lebih lanjut Yusentana mengatakan pihaknya ingin
mendapatkan informasi mengenai advertising/kerja sama dengan media pers sekaligus sharing terkait kerja sama DPRD dengan media.
Staf Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Bagus Purwo yang menerima kunjungan rombongan Humas dan Protokol Setwan DPRD Kabupaten Badung mengatakan, mengenai advertising, itu diatur oleh pokja dan siapa-siapa yang direkomendasikan. “Misalnya ada beberapa media yang ditengarai bisa mempengaruhi publik. Pokja ini memberikan saran ke sekretariat dan siapa saja yang bisa diajak kerja sama,” kata Bagus Purwo.
Mengenai jenis kerja sama dengan media, imbuh Bagus, berupa iklan-iklan ucapan serta advertorial. Advertorial yang dimunculkan tegasnya berita-berita kegiatan Dewan termasuk berita-berita ketika pimpinan DPRD melakukan publik hearing.
Sementara Protokol Setwan DPRD Kota Surabaya, Siti Khonifah mengatakan, untuk anggaran advertising/iklan pada media pers dialokasikan sekitar Rp19 miliar per tahun. Media pers yang bekerja sama dengan DPRD Kota Surabaya ada sekitar 36 media.
"Untuk media pers tersebut sudah ada tempatnya sendiri di DPRD Kota Surabaya," katanya.
Pada masa sebelum covid-19, kata Siti, APBD Kota Surabaya menembus angka Rp 12 triliun. “Namun sejak covid, APBD Surabaya menurun menjadi hanya Rp 10 triliun,” tegasnya.
Pendapatan yang paling dominan berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan termasuk BPHTB dan pajak-pajak jasa lainnya. “Sejak covid pendapatan menurun sehingga APBD Surabaya pun menurun,” tegasnya.
Dikatakannya anggota DPRD Surabaya berjumlah 50 orang, 4 di antaranya merupakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD. (Pbm2)
Komentar