Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Komisi II DPRD Badung Minta OPD Utamakan Program Prioritas

Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti saat memimpin rapat

Badung, PorosBali.com- Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti memimpin rapat kerja dengan Pihak eksekutif yakni lima OPD terkait meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta Dinas Perikanan, Kamis (21/10/2021).

Rapat kerja dengan OPD ini terkait pendalaman RAPBD tahun anggaran 2022.

Pada kesempatan tersebut Anom Gumanti yang didampingi anggota Ni Kadek Suastiari dan I Made Wijaya menegaskan program yang dirancang oleh eksekutif harus mengedepankan hajat hidup orang banyak.

Meski demikian lebih lanjut dikatakan, antara pendapatan dengan belanja sudah sangat seimbang yaitu dengan nilai yang sama. “Makanya saya pertanyakan kepada dinas- dinas, yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapatkan prioritas," politisi asal Kuta ini.

Dinas Pariwisata yang mendapat alokasi anggaran Rp 22 miliar lebih, diprioritaskan pada program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Untuk pemasaran pariwisata ke luar negeri diprioritaskan pada dua negara yaitu Australia dan New Zealand yaitu promosi melalui digital media elektronik.

Selanjutnya, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terungkap per September ada penambahan 8.463 UMKM di Badung. Sehingga total pertumbuhan UMKM hingga 2021 menjadi 39. 912 UMKM. 31.501 UMKM yang sudah menerima bantuan. Bagi UMKM yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, Bupati Badung berencana memberikan stimulus usaha. Program kerja 2022, Diskop mendapatkan alokasi dana Rp12 miliar lebih diarahkan untuk 12 program, 19 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Dari Dinas Perumahan dan Pemukiman terungkap hanya 186 pengembangan perumahan yang berijin di Badung, yang tak berizin cukup banyak. Program kegiatan ada 5 salah satunya program pengembangan perumahan bagi korban bencana.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyampaikan program prioritas yaitu pengelolaan sumber daya air dikaitkan dengan irigasi dan drainase di hilir menuju sungai. Selain itu ada program pemeliharaan irigasi, dan pemeliharaan kanal banjir. Untuk itu Dinas PUPR mendapatkan alokasi dana Rp 225 miliar lebih.

Anom Gumanti mengatakan semua program sudah sangat jelas yang diarahkan pada skala prioritas. (Pbm2)


TAGS :

Komentar