Seluruh Fraksi DPRD Badung Sepakat Penanganan Covid-19 Jadi Prioritas di Perubahan APBD 2021
Badung, PorosBali.com- DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021 dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, Senin (23/8/2021). Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan sejumlah anggota Dewan Badung. Hadir Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, sementara Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyaksikan secara virtual.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, seluruh fraksi sudah memberikan PU seperti fokus terhadap turunnya pariwisata, penanganan Covid-19, mengoptimalkan pendapatan, pemulihan ekonomi serta perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan (nakes). “Semua diharapkan bergerak. Kami sepakat prioritas penanganan Covid-19 baik secara Lembaga maupun jabatan personal kawan-kawan di Lembaga,” ujar Parwata seusai rapat paripurna.
Sementara, dalam PU Fraksi Badung GeDe (Gerindra-Demokrat) yang dibacakan oleh Made Wijaya meminta agar pemerintah terus diupayakan menguatkan UMKM dan koperasi yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan melalui meningkatkan perannya masing-masing. Realisasi belanja tak terduga diminta agar tepat sasaran, efisien, efektif dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. “Kami juga sampaikan terima kasih atas usaha pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, namun perlu dilakukan singkronisasi informasi data dengan baik, antara, disdukcapil, dinas sosial, maupun bank penyalur sehingga masyarakat penerima tidak mengalami kendala,” kata Wijaya yang juga Ketua Fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Gusti Lanang Umbara justru meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih intens kepada para nakes yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terpapar Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada pihak terkait yang menangani bidang pendidikan agar melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi kesiapan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan datang.“Terkait penanganan covid-19 yang terus mengalami peningkatan, dan kewajiban melakukan isolasi terpusat (isoter), kami fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemerintah fokus pada bed occupancy rate (bor ),” ujarnya.
Fraksi Golkar yang dibacakan Nyoman Suka juga memberi beberapa masukan termasuk pengisian alat kesehatan Rumah Sakit Mangusada, utamanya gedung baru. Pada bidang ketenagakerjaan, dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adanya upaya menekan angka pengangguran. Angka ini semakin melebar berdasarkan data BPS di tahun 2019, 0,38 % menjadi 6,92% di tahun 2020. Hal ini disinyalir berhentinya kegiatan disektor pariwisata. Para pengusaha disektor tersebut memberhentikan kegiatan usahanya. “Disisi lain sebagai bentuk tanggung jawab terutama yang sudah lama berusaha di Kab Badung, untuk menggugah mereka membantu masyarakat melalui program CSR-nya,” kata Suka.
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas tanggapan pemandangan umum Fraksi PDIP, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung atas Rancangan KUPA PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Menurut Bupati Giri Prasta semua tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut akan dijadikan referensi dalam mengambil keputusan untuk menyempurnakan APBD Kabupaten Badung tahun 2021. “Ini kan tanggapan beliau setelah kita memberikan sebuah rancangan sehingga tanggapan ini merupakan salah satu referensi yang akan kita pakai untuk mengambil keputusan, saya kira bagus sekali masukan teman-teman di fraksi untuk penyempurnaan APBD khususnya di Tahun 2021. Kita berusaha maksimal untuk mengoptimalkan pendapatan yang ada,” ujar Bupati Giri Prasta.
Dalam situasi pandemi seperti saat ini, Bupati Giri Prasta menyebutkan ada yang dimaksud dengan priority dan urgensi dalam pemanfaatan dana APBD Badung tahun 2021. “Priority semua program yang dirancang Pemkab Badung merupakan prioritas, urgensi ada yang lebih urgen yang harus kami dahulukan salah satunya adalah penanganan pandemi,” tegasnya.
Disisi lain Bupati Giri Prasta turut mengungkapkan, bahwa pihaknya beserta jajaran Pemkab Badung juga terus menggali peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui optimalisasi pendapatan pajak. “Terutama bagaimana kita memberikan sosialisasi pada wajib pajak untuk betul-betul ikut merasakan bersama apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Badung, saya yakin semua bisa memahami kondisi yang ada saat ini,” jelasnya.
Secara prinsip, fraksi-fraksi DPRD Badung dapat menerima rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 untuk disepakati menjadi nota kesepakatan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Demikian pula terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, disepakati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah mendapat verifikasi dari Pemerintah Provinsi Bali. (Pbm2)
Komentar