Jaga Eksistensi, LPD segera bentuk Lembaga Bantuan Hukum
- 21 April 2021
- Ekonomi & Bisnis
- Gianyar
Gianyar, PorosBali.com- Untuk memperkuat dan menjaga eksistensi Lembaga Perkrediatan Desa LPD sebagai penggerak ekonomis masyarakat desa adat di Bali, diperlukan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Badan Kerjasama BKS LPD Provinsi Bali di Gianyar, Rabu (21/4).
Dihadapan para pengurus BKS LPD Kabupaten kota se Bali, Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan belakangan ada beberapa LPD yang bermasalah terkait pengelolaan. Namun demikian Nyoman Cendikiawan mengatakan kebersamaan yang terjalin baik selama 37 tahun keberadaan LPD ini agar terus ditingkatkan. Ia mengaku bangga sampai saat ini LPD disambut antusias masyarakat sebagai lokomotif perekonomian masyarakat desa adat di Bali.
Oleh karena itu ia memandang pentingnya Lembaga Bantuan Hukum bagi perjalanan LPD kedepan.
"Tentunya dari Lembaga Bantuan Hukum ini kita akan mendapatkan informasi yang jelas agar LPD ajeg," ujar Cendikiawan.
Pada intinya, imbuh Cendikiawan, keberadaan LPD agar dapat menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa adat.
"Melalui LPD, mari kita kuatkan Desa Adat, seni dan budaya dengan menjaga bersama-sama dan kondusif keberadaan LPD," ajak pria asal Gianyar yang dikenal sangat komitmen memajukan LPD di Bali.
Suka duka perjalanan LPD, menurut Cendikiawan memerlukan sikap bijak semua pihak. Ada yang berkembang dengan cepat, ada juga yang lambat.
"Ibaratnya hanya pohon berbuah yang akan dilempari," ujar Cendikiawan menganalogikan tantangan bagi LPD yang sudah maju.
Terkait Rapat Koordinasi BKS LPD Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar tersebut serta dihadiri Lembaga Pemberdayaan LP LPD Provinsi Bali, Cendikiawan mengungkapkan rapat ini menjadi ajang komunikasi dan menyamakan persepsi dengan LPLPD selaku pengawas maupun pemeriksa LPD untuk bersama-sama koreksi dalam meningkatkan kinerja LPD.
Selain itu, juga diagendakan rencana pembentukan lembaga bantuan hukum LPD serta rencana pembangunan gedung BKS Provinsi Bali.
Rencana agenda lainnya yaitu audensi ke Gubernur Bali dan menyelenggarakan webinar.
Rapat Koordinasi BKS LPD Provinsi Bali berjalan lancar dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. (Pbm5)
Komentar