Setwan DPRD Bali bersama Forward Studi Tiru ke DKI Jakarta terkait Penataan Sungai dan Atasi Banjir
- 22 Agustus 2024
- Info & Peristiwa
- Nasional
Jakarta, PorosBali.com- Sekretariat DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja Studi Tiru ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tepatnya Dinas Sumber Daya Air. Studi Tiru bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali itu dalam upaya untuk mengatasi persoalan air sungai dan tantangan banjir yang sering terjadi.
"Dari kunjungan ini kita belajar terkait bagaimana penataan sungai terutama Jakarta yang sering banjir. Bagaimana manajemen banjir. Bali juga saya kira masih ada permasalahan- permasalahan. Nah, konsep kita Tri Hita Karana yang harus kita jaga. Pentingnya media adalah bagimana mengedukasi ke masyarakat program- program pemerintah terutama yang memberikan dampak terhadap masyarakat," ujar Kasubag Tata Kepegawaian, Humas dan Protokol Setwan DPRD Provinsi Bali, Kadek Putra Suantara didampingi Ketua Forward, I Made Arnyana, saat kunjungan, Kamis (22/8/2024).
Rombongan Setwan DPRD Bai dan Forward saat diterima di Kantor Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta. (foto/pbm)
Kadek putra mengungkapkan permukaan air di Jakarta yang lebih tinggi dari daratan merupakan hal unik sehingga Pemprov DKI Jakarta mampu mengatasi dampak negatif banjir dan bisa mengelola air.
"Kita belajar bagaimana mereka berproses sehingga permasalahan terkait sungai, air dan sebagainya bisa mereka tanggulangi dengan baik. Itu yang kita pelajari dan bawa pulang ke Bali sehingga bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah," jelasnya seraya mengatakan beberapa daerah perkotaan seperti Denpasar dan Badung, banjir masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi dengan serius, mengingat ada beberapa titik di mana banjir kerap terjadi setiap tahun.
Baca juga: Fraksi di DPRD Bali Sampaikan PU terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2024
Ia mengatakan pariwisata Bali yang menitikberatkan pada budaya dan lingkungan, ketika terjadi banjir bukan hanya menjadi permasalahan daerah saja tetapi nasional dan internasional.
"Jangan sampai ketika ada permasalahan banjir dan sebagainnya di Bali itu memberi efek negatif kepada pariwisata yang berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, peran media nantinya dapat mempublikasi dan edukasi sehingga tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melestarikan menjaga dan lingkungan.
Sungai, kata Kadek Putra, memiliki peran yang penting sebagai sumber bahan baku air. Kalau di Bali ada subak yang berpengaruh ke mana-mana sehingga ketika kualitas air tidak bagus akan berpengaruh juga terhadap kesehatan manusia.
"Ini sangat penting dan yang menjadi tonggak pengingat kita adalah saat digelarnya KTT World Water Forum di Bali beberapa waktu lalu. Itu pengingat bahwa air itu memang hal yang luar biasa yang menjadi sesuatu yang harus kita jaga kualitasnya karena menjadi peradaban dunia sehingga kedepan kita berharap sungai-sungai yang ada di Bali kembali bersih, kualitas airnya bagus dan bisa dimanfaatkan oleh dan untuk masyarakat sebagai destinasi wisata, sebagai air baku yang baik. Ujung tombak dan muaranya adalah bagaimana air memberi kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara maksimal," ungkap Kadek Putra.
Sementara Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Nugraha Riyadi yang juga bertindak sebagai Plh Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan secara mendalam mengenai kondisi Jakarta yang unik, di mana 13 aliran sungai dari hulu bermuara di ibu kota ini. Namun, pengelolaan sungai-sungai ini sebagian besar masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah DKI Jakarta hanya berwenang untuk mengelola dan mengeruk lumpur di sungai tersebut.
Dikatakannya, Jakarta, yang kini menjadi daerah tangkapan air dari hulu, menghadapi tantangan besar karena penurunan permukaan tanah yang membuat air laut lebih tinggi dari daratan, terutama di wilayah utara Jakarta. Inilah yang menyebabkan ancaman banjir rob menjadi semakin nyata.
Selain itu, perubahan tata guna lahan yang cepat di Jakarta, ditambah dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan yang pesat, membuat tantangan penanganan banjir semakin kompleks. “Jakarta dilalui oleh 13 sungai, dan dengan intensitas hujan yang tinggi serta sebagian wilayah yang berada di bawah permukaan laut, banjir menjadi ancaman yang tak terhindarkan,” jelas Nugraha.
Ia juga mencatat, meski jumlah RW yang terdampak banjir menurun dari 925 di tahun 2020 menjadi 357 pada tahun berikutnya, tantangan ini masih jauh dari selesai.
Strategi pemerintah DKI Jakarta dalam menangani banjir pun dijabarkan dengan rinci, meliputi tiga tahap: prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Di tahap prabanjir, mereka melakukan pengurasan dan pengerukan waduk, serta perawatan pompa dan pompa mobile.
Saat banjir melanda, pompa-pompa ini dioperasikan untuk mengendalikan air, sementara setelah banjir surut, berbagai pihak terkait bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir.
Penyerahan cenderamata, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Nugraha Riyadi (kiri) dan Kasubag Tata Kepegawaian, Humas dan Protokol Setwan DPRD Provinsi Bali, Kadek Putra Suantara. (foto/pbm)
Nugraha menambahkan, Pemprov DKI Jakarta kini menerapkan pendekatan Nature-Based Solutions (NBS) untuk pengendalian banjir, sebuah solusi yang mengembalikan pengelolaan air ke tangan alam.
“Dengan pendekatan yang kembali ke alam, sudah saatnya NBS diterapkan dalam proyek-proyek infrastruktur,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga telah memiliki peta jaringan saluran drainase yang lengkap. Jakarta bahkan menggunakan sistem polder, sebuah cara untuk memompa genangan air agar bisa dibuang ke laut.
Ketua Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali Made Arnyana menambahkan studi tiru dalam menangani persoalan banjir di DKI Jakarta ini bisa menjadi masukan berharga bagi Bali.
"Denpasar dan Badung setiap tahun saat musim hujan selalu ada banjir dan genangan air seperti di kawasan Kuta Kabupaten Badung hingga di kawasan Pulau Demak Kota Denpasar,” ujar Arnyana.
Ketua Forward DPRD Bali, I Made Arnyana. (foto/pbm)
Beberapa proyek pemerintah seperti sodetan sungai di Tukad Mati dan Tukad Badung juga berjalan tetapi belum cukup mampu menahan banjir karena masih ada air meluap saat musim hujan. Tantangan besar juga datang dari kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai juga masih rendah. (pbm1)
Komentar