LKPP Gencarkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lewat E-Katalog
- 09 Agustus 2024
- Info & Peristiwa
- Denpasar
Denpasar, PorosBali.com- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggencarkan upaya penggunaan produk dalam negeri dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Salah satu strategi utama yang digagas oleh LKPP adalah penggunaan katalog elektronik (e-katalog). Bertempat di Mercure Resort Sanur, Denpasar, umat 9 Agustus 2024, LKPP menyelenggarakan Pertemuan penting Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik dilaksanakan dengan misi mulia melibatkan para pelaku UMKK Kota Denpasar.
Acara ini dihadiri para pejabat dari LKPP seperti Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arjanta, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW), dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mewakili Walikota Denpasar IGN Jaya Negara.
Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) mengatakan kebanggaannya sebagai wakil dari provinsi Bali terkait inisiasi dari LKPP ini. Ia menekankan pentingnya kompetisi untuk memasuki pasar pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.
"Bagaimana bisa masuk dalam berkompetisi agar bisa masuk menawarkan barang-barang atau jasa-jasa yang akan digunakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota, kabupaten, provinsi se-Indonesia,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang kerap disapa ARW ini.
Baca juga: Pemkot Denpasar Komitmen Dukung Optimalisasi P2DN dan Pemberdayaan UMKK
ARW yang dikenal wakil rakyat sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini menekankan bahwa proses untuk masuk ke e-katalog sangat mudah, asalkan pelaku usaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Ia juga menyoroti pentingnya hal ini karena pemerintah ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Menurut ARW, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru dan meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. "Itu yang paling penting karena kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha baru dan penggunaan-penggunaan produk-produk dalam negeri ini,” ungkap tokoh asal Pegunungan Denpasar ini.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arjanta, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW). (foto/pbm)
ARW juga menekankan bahwa prinsip utama adalah mendorong UMKK untuk terus berkembang dan produknya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa dana yang dianggarkan di APBD seharusnya berputar di daerah, memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat pelaku UMKM dengan terlibat dalam e-katalog.
"Diharapkan dapat memberikan harapan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan geliat usaha di tingkat lokal sehingga seperti apa yang disampaikan Pak Deputi bahwasannya agar dana tersebut yang dianggarkan di APBD berputar di daerah dan memberikan harapan ekonomi daripada masyarakat yang turut serta di e-katalog ini untuk tumbuh dan berkembang,” harapnya.
Politisi PDI Perjuangan juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota didorong oleh LKPP untuk memasukkan jasa-jasa dari UMKK lokal ke dalam e-katalog. Ia kembali menekankan pentingnya UMKK dapat bersaing dengan produk dan kualitas yang unggul, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara dalam pasar pengadaan pemerintah.
"Harapan kami juga Pemerintah Kabupaten/kota sekarang ini didorong oleh LKPP bagaimana bisa menempatkan jasa-jasa di UMKK ini untuk bisa masuk dan bersaing dengan produk dan kualitas yang tidak terkalahkan juga,” tegas ARW.
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arjanta menyatakan bahwa akan ada dampak nyata dari kegiatan ini, bahwa tidak hanya akan ada peningkatan tayangan produk di e-katalog, tetapi juga peningkatan jumlah pembelian. Menurutnya, LKPP akan terus memantau hasilnya dan memastikan bahwa kekosongan atau jumlah penyedia yang rendah akan segera diatasi dengan menambah penyedia yang diperlukan.
"Banyak yang tayang, banyak yang dibeli sehingga benar-benar tidak hanya seminar saja. Outputnya nanti kita akan monitor terus. Yang kosong-kosong tadi atau yang di bawah 8 itu kita dampingi supaya segera ditambah penyedianya,” ungkapnya.
Foto bersama peserta LKPP menyelenggarakan Pertemuan dalam upaya Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik di Mercure Resort Sanur, Denpasar, umat 9 Agustus 2024. (foto/pbm)
Selain itu, lanjut Arjanta, dampak e-katalog terhadap pengusaha lokal bahwa pengalaman dari tahun 2021 menunjukkan bahwa katalog yang ditayangkan memang berdampak pada peningkatan pembelian, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Secara nasional, e-katalog berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Pengalaman yang 2021 itu dengan tayang katalog pasti dibeli sehingga ekonomi tumbuh di masing-masing daerah. Secara nasional dengan tayang katalog, kita dibeli Rp400 triliun, itu 1,7 pertumbuhan ekonomi, berkontribusi,” terangnya.
Baca juga: Memuat Risiko Perbankan, OJK Terbitkan LSPI Triwulan I 2024
Sementara, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mengapresiasi kegiatan dari LKPP ini yang diharapkan dapat bermanfaat besar bagi UMKK. Ditegaskan bahwa Pemkot Denpasar terus konsisten dan berkomitmen penuh utamakan penggunaan produk lokal.
"Kami baru sebulan lalu dapat penghargaan sebagai daerah yang paling banyak gunakan produk lokal,” sebut Alit Wiradana.
Selama ini, Pemkot Denpasar mendukung penuh pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Diharapkan dengan adanya katalog elektronik diharapkan dapat buka akses luas bagi pelaku UMKK terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
"Pemkot Denpasar juga terus meningkatkan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK yang tentu membutuhkan sinergi semua pihak," pungkasnya.(pbm7)
Komentar