Ketua DPRD Badung Putu Parwata Rakor dengan Tiga OPD, Minta Percepat Pengerjaan Fisik

18 Januari 2023
Info & Peristiwa
Badung

*Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta, Rabu (18/1/2023) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tiga organisasi perangkat daerah (OPD)*

Badung,PorosBali.com- Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta, menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tiga organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (18/1/2023). Ketiganya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rapat yang digelar di ruang pimpinan DPRD Badung tersebut untuk memastikan program fisik APBD Badung 2023 berjalan dengan cepat dan lancar. “Tujuannya untuk memastikan sejumlah program fisik berjalan cepat dan lancar,” ujar Putu Parwata.

Ketiga pimpinan OPD hadir masing-masing Kepala Dinas PUPR IB Surya Suamba, Kadis Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) I Gusti Made Dwipayana, serta Kepala BPBD I Wayan Darma. Mereka juga didampingi sejumlah kabid dan staf yang terkait.

Parwata berharap, APBD Badung 2023 bisa dieksekusi secara kongkret lewat program. “Kami akan mengawal APBD yang telah ditetapkan agar memberikan manfaat sebesar-sebarnya bagi masyarakat Badung,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Dalung, Kuta Utara tersebut.

Selain berjalan cepat, Parwata menegaskan, semua proyek fisik jangan sampai tidak berkualitas. Semua program yang telah disetujui, tegasnya, untuk mengejawantahkan RPJMD Badung khususnya poin kelima yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya Parwata memberikan kesempatan kepada ketiga OPD untuk menyampaikan program-program yang akan dilakukan serta waktu pelaksanaannya. Diawali oleh Kadis PUPR IB Surya Suamba, lanjut Kepala Disdikpora Gusti Made Dwipayana, dan terakhir Kepala BPBD Wayan Darma.

Surya Suamba memaparkan, pada 2023, Dinas PUPR mengelola anggaran sekitar 11 persen dari APBD Rp 6 triliun lebih. Dana ini digunakan untuk sejumlah program prioritas seperti beautifikasi drainase dan trotoar di Tibubeneng, Canggu dan Pererenan. Dana ini juga digunakan untuk jalan-jalan utama pesisir pantai, jalan Berawa Batubelig menuju pantai ekobeach. “Infrastruktur ini dipastikan akan berskala internasional,” tegasnya.

Program berikutnya yakni memugar pagar pantai Kuta. Pagar ini diturunkan sehingga pandangan pantai terlihat dari daratan. Selanjutnya ada program hibah ke masyarakat seperti perbaikan pura, banjar dan sebagainya senilai Rp 235 miliar. “Semua ini sudah berproses untuk verfikasi sehingga program APBD bisa cepat diterima manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, IB Surya Suamba juga memaparkan program lainnya berupa pengadaan tanah untuk jalan di Simpang Tibubeneng-Canggu dengan berbagi tugas dengan pihak provinsi. “Ada pembebasan tanah 400 meter ke arah barat,” katanya.

Selanjutnya melanjutkan program jalan lingkar selatan antara Desa Ungasan menuju Pecatu, lanjut Pecatu Jimbaran. Jika pembebasan lahan selesai, barulah pembangunan fisik bisa dimulai.

Program berikutnya adalah normalisasi pantai di Badung mulai Kuta sampai Cemagi. Ini didahului dengan perencanaan studi lingkungan. Jika ada abrasi akan dikembalikan. Ini untuk pengembangan objek wisata pantai lanjut pembangunan trem bekerja sama dengan INCA.

Kadisdikpora Badung Gusti Made Dwipayana menjelaskan, pihaknya mengelola 20,07 persen senilai 1,2 triliun. Dana ini digunakan untuk operasional sekolah dan gaji sebesar Rp 800 miliar dan sisanya untuk pembangunan fisik.

Pembangunan fisik tahun 2023 ini meliputi melanjutkan SMP 5 Abiansemal, SMP 7 Mengwi di Cemagi. Namun satu program belum bisa jalan yakni pembebasan tanah karena perbedaan harga antara appraisal dengan permintaan pemilik. Yang pasti guru, siswa dan sarana prasarana suah dianggarkan.

Sementara Kepala BPBD Wayan Darma menegaskan, pihaknya hanya mengelola anggaran 0,22 persen. Dana ini digunakan untuk tim reaksi cepat serta operasional. Sementara untuk sartana dan prasarana penanggulangan bencana masih sangat minim.

Untuk ketiga OPD ini, Parwata menegaskan agar segera melakukan tindak lanjut program fisik yang sudah dirancang. Khusus untuk pembangunan sekolah harus sudah dimulai Januari ini. Pembangunan berlanjut dan begitu penerimaan siswa baru pada Juni-Juli, sekolah sudah bisa dimanfaatkan. Untuk BPBD, Parwata meminta Wayan Darma untuk mengajukan sarana dan prasana yang belum dimiliki. “Kalau perlu adakan pergeseran anggaran, tapi kalau memungkinkan ajukan di anggaran perubahan,” ujarnmya. (pbm2)

TAGS :