Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah, Sekda Adi Arnawa Bahas RAPBD 2023
- 10 November 2022
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa melaksanakan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung dengan agenda finalisasi rancangan APBD tahun anggaran 2023, Kamis (10/11) bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta serta diikuti oleh seluruh anggota Banggar DPRD Badung dan anggota TAPD Pemkab Badung.
Dalam pemaparannya Sekda Adi Arnawa menyampaikan, rancangan awal APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 dirancang sebesar Rp 3,8 triliun lebih. Namun seiring perkembangan dinamika pariwisata yang ada saat ini dengan digelarnya beberapa event besar skala nasional dan internasional di Kabupaten Badung ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan capaian pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung. “Itu bisa kita lihat dari progres per satu semester dan yang terakhir berdasarkan hasil capaian realisasi sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2022. Sehingga rancangan yang sudah kita susun dalam APBD Induk Tahun 2023 ini kelihatan sudah tidak linier lagi dengan APBD perubahan yang kita sampaikan. Waktu itu kita tetapkan APBD masuk ke dalam angka Rp 4,2 triliun. Jadi di awal rancangan APBD 2023 kita pasang Rp 3,8 triliun lebih dan untuk sekarang sampai pergerakan hari ini kita sudah masuk ke angka Rp 5,6 triliun lebih,” ujarnya.
Ditambahkan Sekda Adi Arnawa dengan mengacu pada dinamika yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan-perubahan. Oleh sebab itu pihaknya memandang perlu untuk menyampaikan bahwa saat ini memang ada satu fenomena baru pasca pandemi. Ekspektasi akan estimasi raihan pendapatan ternyata terlampaui dengan adanya lonjakan pendapatan luar biasa yang mampu diraih Kabupaten Badung.
“Jajaran Bapenda juga cukup kaget, karena kalau kita melihat berdasarkan perspektif kunjungan wisatawan kalau kita bandingkan di saat kondisi normal sebelum pandemi, kondisi saat ini masih berbeda jauh tapi kenapa kok pendapatan kita ini sudah mendekati kondisi pariwisata normal. Indikator lain yang kita bisa lihat saat kondisi normal rata-rata pendapatan/PAD kita masuk ke angka Rp 350 miliar dan ini sekarang sudah masuk sampai Rp 400 miliar, berarti kan sudah mendekati normal walaupun kunjungan wisatawan belum normal. Salah satu pangsa pasar kita seperti Cina belum masuk. Berangkat dari kondisi itulah maka kita pemerintah dengan DPRD berani menetapkan APBD kita untuk perubahan 2022 sebesar Rp 4,2 triliun,” jelasnya.
Event G20 turut andil memberikan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan realisasi pendapatan Kabupaten Badung. Itulah yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa rancangan APBD 2023 yang dipasang sebesar Rp 3,8 triliun akan mengalami perubahan yang sangat dinamis sekali. “Tidak menutup kemungkinan akan bergerak lagi. Sampai saat ini ada penambahan sekitar Rp 1,7 triliun dari rancangan awal. Yang bersumber dari PAD Rp 1,6 triliun lebih dan ada dana DID Rp 100 miliar lebih sehingga kelihatannya rancangan APBD 2023 bisa menjadi Rp 5,6 triliun. Ini tidak menutup kemungkinan karena masih ada ruang terkait ada kegiatan urgen yang harus kita lakukan tahun 2023 seperti yang diperintahkan Bapak Bupati ke saya dan Tim TAPD bagaimana kita akan membangun beberapa Rumah Sakit dan mendorong status Puskesmas Abiansemal menjadi Rumah Sakit tipe C,” terang Sekda Adi Arnawa.
Sementara itu Ketua DPRD Badung Putu Parwata beserta jajaran anggota Banggar memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Eksekutif dan TAPD Kabupaten Badung. Namun di sisi lain pihaknya juga berharap komunikasi dan harmonisasi antara TAPD Pemkab Badung dan Banggar DPRD Badung semakin terjalin erat dan solid sehingga tugas pokok dan fungsi jajaran Eksekutif dan jajaran Legislatif dalam Pemerintahan di Kabupaten Badung bisa terlaksana semuanya dalam rangka memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. (Pbm2)
Komentar