Perluas Kerja Sama, Prodi Ilmu Politik Unud Penjajakan ke Sekretariat Jenderal DPR RI
- 14 Juni 2022
- Pendidikan
- Nasional
Jakarta, PorosBali.com- Dalam rangka memperluas kerjasama terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, Program Studi Ilmu Politik Unud melaksanakan kegiatan pengajuan memorandum of understanding ke Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan ke Sekretariat Jenderal DPR RI, yang sebelumnya telah mengunjungi dan mensosialisasikan program magang mahasiswa ke universitas udayana, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (13/06/2022)
Selain menjadi salah satu instansi dengan tujuan peningkatan kerjasama antar Universitas Udayana dengan instansi terkait se-Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI juga dinilai menjadi peluang besar dalam membantu mengasah soft skill dan hard skill mahasiswa dalam bentuk kegiatan magang. Hal tersebut ditunjukan dengan penghargaan ‘Anugerah Kampus Merdeka Indonesia Jaya’ yang berhasil ditorehkan Sekretariat Jenderal DPR RI pada bulan Januari 2022 oleh Dikti Ristek, sehingga ini menjadi kesempatan yang baik bagi mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan magang.
Kegiatan penjajakan yang dihadiri oleh Dr. Tedi Erviantono, S.IP. M.Si., Koordinator Ilmu Politik Universitas Udayana, dan Gede Indra Pramana, S.IP., M.A., selaku Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama, disambut baik oleh Dr. Dewi Barliana S., M.Psi., QIA selaku kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, bersama dengan Budi Wuryanto, S.H. selaku Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional, dan Hikmah, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, membahas mengenai komitmen untuk melaksanakan perjanjian kerjasama antara universitas udayana, yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait magang, pertukaran keahlian, dan bahkan tugas belajar antara masing-masing pihak. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan baik untuk skema magang MBKM ataupun skema magang mandiri.
Diharapkan output dari kegiatan ini dapat berjalan dengan maksimal dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. (Pbm5)
Sumber: www.unud.ac.id
Komentar