Gubernur Koster bersama Ketua Komisi I DPR RI Deklarasikan Peradaban Baru Penyiaran
- 12 Mei 2022
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Gubernur Bali, Wayan Koster membuka Deklarasi Bersama Mewujudkan Peradaban Baru Penyiaran Melalui Informasi Berkualitas, Kamis (12/5/2022) di Nusa Dua, Badung yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Pembukaan deklarasi tersebut digelar dalam rangka Forum Penyiaran 2022 dan diikuti oleh Ketua Komisi I DPR – RI, Meautya Hafid, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, Ketua KPID Bali, I Gede Agus Astapa, Asosiasi Televisi di Indonesia, dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan KPI Pusat dalam Indeks Kualitas Siaran Televisi.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sangat mendukung keberadaan KPI yang disebutnya penting, karena saat ini makin banyak tumbuh lembaga penyiaran serta diiringi oleh semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah ke digital.
“Saya mendukung agar kualitas penyiaran ditingkatkan pada konten, tidak hanya pada substansi, tapi juga tampilan dengan kesantunan sesuai budaya Kita di Indonesia, sehingga lembaga penyiaran akan jadi pendorong berkembangnya tatanan kehidupan baru, apalagi di Bali yang harus memperkuat budaya-nya,” kata Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, saat ini banyak berseliweran di media, berita-berita yang tidak patut dan konten-konten yang dahulu tidak seharusnya ada, namun kini malah tampil di lembaga penyiaran. Untuk itu, KPI perlu melakukan pembinaan dan pengawasan agar apa yang ditampilkan mengikuti tatanan kehidupan yang maju dan menjaga tatanan budaya di Indonesia.
Gubernur Bali jebolan ITB ini mengaku sangat mendukung tema deklarasi sekaligus Forum Penyiaran 2022 untuk mewujudkan peradaban baru melalui penyiaran yang berkualitas di Indonesia.
Sementara, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menyebut Bali adalah salah satu terdepan dalam transisi TV Analog ke TV Digital, sehingga Bali menjadi lokasi yang tepat untuk dilakukannya deklarasi Peradaban Penyiaran Indonesia.
Sedangkan Ketua Komisi I DPR – RI, Meautya Hafid menyatakan komitmennya untuk membangun penyiaran Indonesia yang sehat dan DPR – RI ikut serta mendorong ekosistem penyiaran yang baik melalui skema yang cermat harus dibuat untuk mencegah rusaknya stabilitas bangsa. (Pbm1)
Komentar