Ketua DPRD Badung Putu Parwata Siap Dukung Fasilitas Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai
- 07 April 2022
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima audensi Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Ida Ayu Wikarniti, di ruang kerjanya, Kamis (7/4/2022). Sesaat sebelumnya, Kapolres juga audensi dengan Bupati Giri Prasta.
Kedatangan Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehubungan hampir sebulan menjabat tepatnya 9 Maret lalu. Berada di wilayah Kabupaten Badung, pada kesempatan tersebut AKBP Wikarniti menyampaikan komitmen Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu pihaknya memohon dukungan fasilitas sarana-prasarana dan lainnya. Alasannya, karena Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai baru sebuln dibentuk dan masih numpang di polsek yang lama.
"Beliau (Ketua DPRD Badung, red) tadi berkenan mendukung semua kegiatan kami," ujar AKBP Dayu Wikarniti kepada awak media.
Terkait kasus-kasus kriminal yang ditangani, AKBP Dayu mengatakan Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai yang baru satu bulan diresmikan belum ada kasus menonjol selama dua minggu terakhir. Sementara dengan kegiatan internasional beberapa waktu lalu seperti COP dan IPU di Nusa Dua, sehingga selama itu pula baru efektif bergerak selama dua minggu.
"Dua minggu ini belum ada kasus menonjol, mungkin juga karena pergerakan dari kedatanagan dan keberangkatan belum begitu banyak. Jadi masalah kasus kriminal belum ada yang menonjol. Tapi mudah-mudahan saya pastikan minggu ini kami press rilis satu kasus," jelasnya.
Sementara untuk pengamanan Idul Fitri, dikatakannya masih melaksanakan pengamanan sesuai SOP yang ada.
"Yang pasti untuk kunjungan-kunjungan kita ada juga surat edaran dari Menkes dan Menhub yang harus tetap kita laksanakan. Dengan tetap bertambahnya anggota, pelayanan kita pasti kuat. Saya pikir amanlah kalau Bandara, kita pastikan aman," ucapnya seraya mengatakan imbauan untuk tetap disiplin penerapan protokol kesehatan. Meskipun sekarang kita juga harus bersahabat dengan covid-19 ini tapi kita harus tetap menjaga diri.
Karena baru terbentuk, AKBP Dayu juga mengatakan jumlah personel masih sangat kurang namun yang terpenting adalah kualitas pelayanan.
"Diawal saya pernah bilang, saya tidak berbicara kuantitas, namun kualitas. Untuk sementara saya maksimalkan personel yang ada yang saat ini seratus satu (101) orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ditambah lagi. Mungkin di angka dua ratus lima puluh (250) lah nanti," bebernya.
Ditambahkan, dalam rangka G20, minimal harus ada anggota sekitar 250 orang meskipun jumlah itu belum ideal. Semestinya 430 orang personel untuk polres tipe D.
"Kami tipe D. meski dengan 250-an orang personel, kami upayakanlah terbaik khusus kawasan karena kami belum punya polsek," pungkas perwira menengah melati dua, mantan Kapolsek Mengwi ini.
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberi apresiasi inisiatif Kapolres AKBP Ida Ayu Wikarniti. Menurut Parwata, ini merupakan bentuk sinergitas yang dibangun antara Pemerintahan Kabupaten Badung.
"Kami harap ada komunikasi yang positif karena masing-masing punya tanggung jawab. Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat yang lain termasuk Ibu Kapolres. kan sudah memiliki niatan yang baik bagimana tanggung jawab beliau terkait kawaasan Bandara Ngurah Rai yang ada di wilayah Kabupaten Badung," ujar politisi PDI Perjuangan asal Dalung.
Sebagai tanggug jawab di Kabupaten Badung sehingga teritorial-teritorial di wilayah Kabupaten Badung ini patut dilakukan sinergitas dan komunikasi yang positif.
"Saling memberikan dukungan karena ini bagaimana pun muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat. keamanan itu merupakan bagian dari program strategis Kabupaten Badung," tandasnya.
Terkait dukungan fasilitasi yang disampaikan oleh Kapolres, Parwata mengatakan sarana-prasarana adalah syarat utama untuk bekerja.
"Bagaimana kita nyaman, tempat duduk tidak ada. Tempat untuk bekerja tidak ada. Fasilitas penunjang tidak ada. Bagimana kita nyaman bekerja. Nah ini juga merupakan suatu pemikiran atau program yang memang harus dirancang oleh pemerintah daerah. Sepanjang kemampuan keuangan kita ada, untuk bantuan-bantuan vertikal tidak ada masalah," pungkas Parwata. (pbm2)
Komentar