• Home
• Pendidikan

LPPM Unud dan Program Mahasiswa Penting Siap Kolaborasi Turunkan Prevalensi Stunting di Bali

• 22 Maret 2022
• Pendidikan
• Denpasar

Denpasar, PorosBali.com- Percepatan penurunan angka stunting khusus perguruan tinggi yaitu program Mahasiswa Penting (Mahasiswa Peduli Stunting) sudah digagas BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan Forum Rektor Seluruh Indonesia dan juga dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Hasil Survei Status Gizi Anak Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bali tahun 2021 adalah paling rendah di Indonesia, yaitu 10,9%. Namun masih terdapat empat kabupaten dan kota dengan prevalensi diatas angka provinsi, bahkan di atas batas WHO, yaitu 20%. Sehingga Program Mahasiswa Penting di Bali pada tahun 2022 – 2024, lokus-nya pada beberapa desa di Kabupaten Karangasem dan Klungkung. Target dari program ini adalah dalam tiga tahun ini dapat mencapai penurunan angka stunting di Karangasem dan Klungkung di bawah prevalensi Bali, yaitu dibawah 10,9% dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bahagia dan sejahtera.

LPPM Unud dalam pertemuan dengan Prof. dr. Pande Putu Januraga perwakilan dari tim Program Mahasiswa Penting Bali, Ketua dan Sekretaris LPPM Unud, Prof. Suarsana and NMAED Wirastuti, Ph.D., serta Koordinator TU, Putu Yadnya, S.E., M.Si., menyambut baik dan siap bersinergi dengan melibatkan mahasiswa KKN, baik KKN Reguler maupun MBKM Membangun Desa/KKNT. Prof. Januraga mendiskusikan tentang peluang Kedaireka Matching Fund dengan BKKBN dan DUDI untuk mendukung suksesnya program Mahasiswa Penting ini.

Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (Catin), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca persalinan, dan anak 0 – 59 bulan.

BKKBN telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) berisiko stunting yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kader penggerak masyarakat lainnya. Ia berharap dengan dukungan komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, penurunan angka stunting ini dapat dicapai sesuai target menjadi 14% di tahun 2024 secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bahagia dan sejahtera.

Dikatakan, pihaknya meminta para mahasiswa Unnes yang akan KKN bisa mendampingi keluarga-keluarga khususnya ibu hamil, bayi dan balita dalam hal pemenuhan gizi yang sehat dan bernutrisi bagi keluarga agar stunting tidak terjadi. Selain itu, dalam hal sanitasi para mahasiswa juga bisa memberikan penyuluhan maupun membantu masyarakat desa untuk membangun sanitasi yang sehat dan baik di masing-masing rumahnya.

“Sebelum menikah, selama hamil, kemudian selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan itu sebelum usia 2 tahun ini konsen yang paling penting. Tapi ingat di luar ini juga masalah sanitasi itu penting, masalah jamban, air bersih, makanya kalau ada KKN Unnes dari teknik, sosial, semuanya bermanfaat karena bisa memberikan konseling kepada lingkungannya, yang teknik bisa memberikan tentang jamban, bagaimana membikin jamban yang sehat, rumah yang sehat. Kemudian juga dari psikologi karena parenting itu penting. Jadi selain makanannya kurang dan sakit-sakitan, ingat pengasuhan itu penting sekali untuk mencegah stunting karena kalau anak tidak happy juga sulit untuk makannya ya sehingga akhirnya juga stunting,” imbuhnya.

Selain itu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Drs. Imam Maskur, M.Si., mengatakan bahwa berdasarkan survei SSGI 2021 sebanyak 20,9% stunting di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa daerah yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi diantaranya Brebes, Wonosobo, Demak, Pekalongan, dan Pemalang. Dengan tingginya angka stunting ini dikhawatirkan akan terjadi lost generation pada masa yang akan datang. Maka dari itu Imam berharap para mahasiswa KKN dari Unnes dapat ikut berkontribusi menangani masalah stunting yang ada di Jawa Tengah tersebut.

Menurut Imam, stunting sebagian besar diakibatkan oleh kemiskinan karena berkaitan dengan daya beli masyarakat dalam menjamin terpenuhinya atau tersedianya keanekaragaman pangan sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan untuk memenuhi kecukupan gizi pada keluarga khususnya ibu hamil dan balita terpenuhi. Imam pun memaparkan bahwa strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan Pemerintah Pusat, daerah, dan desa, dengan desain program Bottom Up intervention approach berbasis desa atau klaster desa melalui dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. (Pbm5)

Sumber: http://www.unud.ac.id