Bahas Jalan Lingkar Selatan, Komisi II dan Komisi III DPRD Badung gelar Rapat dengan PUPR Badung
- 18 Januari 2022
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung kembali melakukan pembahasan mengenai megaproyek jalan lingkar selatan di Kabupaten Badung dengan anggota Komisi II dan III DPRD Badung mengingat di tengah situasi sulit seperti sekarang ini untuk pembebasan lahan saja Pemkab Badung masih punya kendala berat. Untuk pembebasan lahan Pemkab Badung perlu dana hampir Rp 800 miliar. Jika lahan sudah tersedia baru para investor mau ikut membangun jalan, itupun ada hitung-hitungannya dengan memakai skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kalangan DPRD Badung mengaku mendukung dan mendorong agar proyek PKBU Jalan Lingkar Selatan ini segera bisa diselesaikan. Hanya, dengan situasi covid-19 yang membuat pariwisata Badung anjlok dirasa sangat mustahil Pemkab Badung bisa melakukan pembebasan lahan dengan anggaran sampai Rp800 miliar. “Saat ini semua masih akan. Tapi, memang saat inilah (wisatawan sepi, red) kita semestinya memperbaiki fasilitas pariwisata kita,” ujar anggota Komisi II Nyoman Dirga Yusa, Senin 17 Janurai 2022.
Walaupun keuangan Badung tengah sulit, politisi PDIP ini minta eksekutif bisa memberi gambaran kapan proyek ini bisa terlaksana dan kapan ditarget selesai. “Kami sebenarnya ingin tahu estimasinya kapan? Tahun berapa? Karena sejauh ini kami belum dapat penjelasan kapan jalan lingkar ini akan terwujud,” kata Dirga yang juga Ketua BK DPRD Badung ini.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti dan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata. Menurutnya, harus ada langkah pasti dalam pembangunan megaproyek dengan skema PKBU ini. Sebab, pembangunan proyek ini akan melibatkan investor. “Yang jelas kami sepakat Jalan Lingkar Selatan ini adalah alternatif untuk mengurai kemacetan di sana,” kata Anom Gumanti sembari menambahkan sejatinya pihaknya pun memaklumi megaproyek ini tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. Pasalnya, selain membutuhkan anggaran yang besar, keuangan Badung saat ini tengah sulit akibat diterpa pandemi covid-19
Sementara Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba menjelaskan, untuk skema PKBU itu ada dua kegiatan. Pertama kegiatan utilitas terpadu dan kedua Jalan Lingkar Selatan. “Proyek ini sudah mendapat persetujuan dari Bappenas dan Kemenkeu,” ujarnya.
Proyek PKBU tersebut, lanjut dia, saat ini masih dalam proses persiapan. Nota kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD terkait PKBU ini juga sudah ditandatangani. “Terkait PKBU ini sudah ada nota kesepatan dengan DPRD. Jadi, ini sekarang kami tindak lanjuti,” katanya.
Hanya, pihaknya mengakui agar jalan lingkar ini rampung seutuhnya masih ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah pembebasan lahan. “Sudah berproses, mulai dari penyiapan dan perencanaan. Cuma kita tidak bisa masuk proses transkasi karena terkendala di pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan saja kita perlu Rp 800 miliar. Jadi, kami tidak berani katakan tahun 2023 atau 2024 ini akan selesai, apalagi sekarang masih situasi covid,” paparnya.
Dibeberkan juga sesuai masterplan Jalan Lingkar Selatan ini akan dibagi menjadi beberapa segmen. Meliputi Segmen 1 (Jalan Siligita-Sawangan–Ungasan). Segmen II (dari Ungasan-Pecatu), Segmen III sepenuhnya memakai jalan nasional, Segmen IV dari Labuan Sait-Jimbaran. Ada beberapa
lahan belum dibebaskan, yakni di Segmen II dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar dan Segmen IV seharga Rp 300 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar. “Di luar Rp 800 miliar itu, sudah ada hibah swasta juga yang siap menyerahkan lahannya. Kemudian, pemilik lahan sudah siap, tidak ada masalah, tinggal bayar pembebasan lahan,” tegasnya.
Syukurnya proyek Jalan Lingkar Selatan ini tidak sampai macet lantaran sedikit diuntungkan dengan adanya KTT G20. Berkat KTT tersebut, proyek di Segmen I mendapat bantuan pusat. Mulai dari pelebaran, beautifikasi hingga penanaman utilitas kabel sepanjang 200 meter. Badung hanya diminta melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran dan itu sudah siap. “Atas perintah Presiden, tahun ini sudah mulai dikerjakan oleh Kementerian. Tahun berikutnya Segmen 1 final dari Siligita-Sawangan dan Ungasan,” paparnya sembari menyebut tahun ini juga ada bantuan DAK untuk pembuatan jalan sepanjang 1 km.
“Akhir tahun ini akses dari Siligita atau Hotel Mulia ke Pandawa dan Ungasan sudah tersambung,” imbuhnya.
Mengingat proyek ini belum bisa dipastikan kapan akan rampung, Surya Suamba mengaku sudah diperintahkan oleh Bupati untuk mengkaji pembuatan semacam Perumda Infrastruktur. “Untuk kajian pembuatan Perumda Infrastruktur ini sudah dianggarkan tahun 2021, dan kami sedang proses. Nanti, Perumda ini yang akan menangani kelanjutan Jalan Lingkar Selatan ini,” terangnya. (Pbm3)
Komentar