Ketua DPRD Putu Parwata: APBD Perubahan Badung 2021 Efektif dan Efisien Meski Anggaran Menurun
- 18 Agustus 2021
- Info & Peristiwa
- Badung
Badung, PorosBali.com- DPRD Badung menggelar Rapat Paripurna dengan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2021, Rabu (18/8/2021). Pada rapat ini terungkap sejumlah anggaran yang terkoreksi dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2021. DPRD Badung mengapresiasi eksekutif meskipun ada koreksi penurunan anggaran. Alasannya, sejumlah program prioritas masih tetap berjalan.
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyampaikan sesuai dengan rancangan yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD yakni KUPA dan PPAS perubahan APBD 2021 yang rancangan induk semula Rp 3,8 triliun sekarang ini turun belanjanya sekitar Rp 500 miliar.
“Begitu juga dengan pendapatan dirancang menurun untuk tahun 2021 yakni Rp 2,9 triliun. Ada prioritas yang perlu dianggarkan oleh pemerintah yaitu 21,35 persen itu fokus pada pendidikan, dan 11,06 persen untuk kesehatan. Tapi ini lebih serius dalam penanganan covid-19. Walaupun belanja kita turun tapi masih ada hal-hal yang menjadi prioritas dimana pembangunan fisik ada sekitar 102 miliar baik itu perbaikan jalan , perbaikan jalan usaha tani dan lainya. Perekonomian itu tumbuh karena adanya fasilitas utilitas jalan yang baik dalam pendistribusian barang-barang,” jelas Parwata yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa.
Rancangan ini menurut Parwata, sangat efektif dan efisien sehingga berharap bisa terpenuhi.
“Semoga pandemi covid-19 ini selesai dan ada pendapatan masuk, sehingga bisa menambah pendapatan dan ada silpa di tahun 2022 mendatang. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan di dewan dengan fraksi-fraksi untuk memperdalam lagi pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2021 ini,” tegas Parwata.
Dengan penanganan yang serius dan sungguh-sungguh, Parwata berharap covid dapat ditekan sertai PPKM bisa selesai. Dengan begitu, pariwisata bisa kembali menggeliat dan pendapatan Badung bisa kembali normal. “Kalau itu bisa, sisa lebih anggaran (silpa) di 2022 menjadi lebih banyak. Dengan begitu, program-program pro rakyat bisa kembali dirancang dan dilaksnaakan,” pungkas Parwata. (Pbm2)
Komentar