Ketiga Fraksi DPRD Badung Sepakat Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022

06 Agustus 2021
Info & Peristiwa
Badung

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung, Wayan Suyasa saat menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta saat sidang paripurna pembahasan RAPBD 2022.

Badung, PorosBali.com- Sidang paripurna Penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Kabupaten Badung tahun anggaran 2022, Jumat 6 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan Pemandangan Umum (PU) dari Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Badung. Dari tiga fraksi DPRD Badung yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Badung Gede, seluruhnya telah sepakat Rancangan KUA dan PPAS untuk dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD Kabupaten Badung dengan Pemerintah Daerah. Namun dalam nota kesepakatan tersebut ketiga Fraksi DPRD menyampaikan beberapa saran.

Dari ketiga Fraksi menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dirancang sebesar Rp 2,9 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 1,9 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 888 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 80 miliar. Pendapatan Daerah ini sudah turun sebesar 23,69 persen, sementara itu PAD turun sebesar 31,40 persen, Pendapatan transfer turun sebesar 1,89 persen dan untuk dana lain yakni pendapatan daerah yang sah masih sama dengan besaran tahun 2021.

Dalam rapat paripurna Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, dengan kondisi pendapatan yang menurun dan cenderung sulit ,pemerintah tetap komitmen mengalokasikan anggaran yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Hal ini terbukti dengan dialokasikannya anggaran pendidikan sebesar 21,16 persen dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,13 persen dari total belanja daerah. “Kami Fraksi PDI Perjuangan menyadari dengan kondisi ekonomi dunia yang belum membaik , dimana dunia saat ini masih dilanda krisis global dampak dari pandemi Covid-19,” ujar I Wayan Sugita Putra, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan.

Pihaknya meminta dalam penanganan Covid-19 kiranya pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganannya. Kemudian pihaknya meminta merasionalisasi anggaran belanja, khususnya belanja modal, barang dan jasa, mengingat kondisi pariwisata yang menjadi sumber utama PAD Badung belum maksimal. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya terkait mendapatkan dana transfer yang lebih besar, mengajukan penerbangan langsung ke bBali yang akan dapat merecovery pariwisata Badung. kami juga menyarankan kepada pemerintah setelah BLT yang diberikan kepada masyarakat untuk memikirkan pula bantuan stimulus kepada UMKM agar roda perekonomian secara perlahan lahan bisa digerakan sehingga kedepannya stabilitas ekonomi dapat terjaga,” paparnya.

Sementara Fraksi Golkar menekankan, implementasi rancangan KUA-PPAS, yang terintegrasi kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sehingga seluruh substansi dari rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD, mulai dari pelaksanaan Musrembang sampai dengan penetapan APBD akan terintegrasi dalam satu kesatuan.

Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan, A.A.Ngr Ketut Agus Nadi Putra menyampaikan, PAD dari tahun 2020 hingga saat ini mengalami kontraksi yang sangat dalam, bahkan diasumsikan mencapai 31,40 persen di tahun 2022. Sedangkan saat ini kebutuhan fiskal Badung mengalami peningkatan. Maka dapat dijadikan momentum untuk memanfaatkan celah fiskal ini untuk mendapatkan alokasi dana pusat.

“Kami juga mendorong Pemerintah lebih konsisten dan memaksimalkan penagihan piutang pajak daerah kepada wajib pajak yang telah melakukan perjanjian angsuran, yang sesungguhnya piutang itu terjadi sebelum pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sedangkan Faksi Badung Gede menyampaikan, PAD yang dirancang pada KUA-PPAS tahun anggaran 2022 adalah cukup logis. Karena masih cukup berat dalam membangun ekonomi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor jasa pariwisata. “Kami berharap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat agar terus dapat ditingkatkan, kemudian dalam situasi sulit ini pembangunan yang kita rancang tetap pembangunan yang pro rakyat,”ujar Ketua Fraksi Badung Gede, I Made Wijaya saat membacakan Pandangan Umum fraksinya. (Pbm2)

TAGS :