Hindari Warga Tercecer, Aparat Desa Diminta Terlibat Pemutahiran Data Penerima PKM-PKH
Buleleng, Porosbali.com- Turunnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) membuat Dinas Sosial Buleleng bersama Pendamping program keluarga harapan (PKH) terus melakukan pemutakhiran data terpadu keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) dari kementerian Sosial.
Sekretaris Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman menyampaikan bahwa setiap data penerima PKH sangat memungkinkan berubah akibat dari usulan kepala desa dan kelurahan terhadap warganya tidak mampu.
Bahkan setiap desa atau kelurahan yang terlibat melakukan pemutakhiran data bersama kepala dusun dengan dibantu oleh pendamping PKH tingkat desa bisa memungkinkan adanya perubahan data.
Nantinya data data penerima program PKH di DTKS di setiap desa bisa saja berubah. Lantaran setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas pendamping PKH dan aparat desa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Kendati semisal, dulunya penerima PKH selama 3 tahun telah menerima program PKH. Akan tetapi seiring berjalan kehidupan secara ekonomi mereka mengalami peningkatan atau sudah tidak dalam kategori keluarga miskin. Sehingga pihak desa bisa mengusulkan untuk mengalihkan program PKH tersebut kepada warga lain yang berhak menerima program ini.
“Kami meminta agar aparat pemerintah desa/kelurahan mau ikut terlibat pemutakhiran data dan jujur saat melakukan verifikasi data di lapangan. Sehingga di lapangan bantuan yang diberikan sesuai dengan harapan dan tidak ada warga yang tercecer,” terangnya, Kamis (9/7/2020).
Kariaman juga memaparkan bahwa penerima PKH di Buleleng terus mengalami peningkatan ditengah pandemi Covid-19.
Bahkan pada bulan Maret sebelumnya data di DTKS yang pihaknya terima ada sekitar 25.314 KPM PKH telah mendapat program tersebut. Peningkatan kembali terjadi dengan penambahan sekitar 667 penerima PKH. Sehingga total menjadi 25.981 KPM PKH.
Meski hal tersebut terus terjadi penambahan pada data di DTKS tidak menutup kemungkinan nantinya bisa saja berubah setelah dilakukan pemutakhiran data.
“Proses validasi data PKM PKH Pemdes/Kelurahan turut serta memudahkan tidak adanya ditemukan warga yang tercecer belum menerima bantuan dan program PKH ini tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya.
Disisi Lain Kepala Desa Patas I Kadek Sara Adnyana menerangkan bahwa ada sekitar 741 kepala keluarga yang menerima program PKH dari Kementerian Sosial dari jumlah 3609 KK di wilayah kepemimpinannya. Sehingga dengan banyaknya warga desa penerima PKH tersebut menunjukkan angka kemiskinan di desa patas tergolong tinggi.
Hal tersebut diduga ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi, antaranya lapangan pekerjaan, kondisi lingkungan dan pendidikan yang masih perlu peningkatan.
“Upaya kami untuk menuntaskan kemiskinan selain adanya program PKH dari pemerintah pusat. Juga membuat sebuah terobosan ekonomi desa yang nantinya sumber anggaran bisa diambil melalui dana desa. Kami juga terbantu dengan beberapa perusahaan tambak yang membuka usaha di Desa Patas,” tutupnya. (pbm2)
Komentar