Pemerintah Diminta Satu Pintu Data Penerima BLT Terdampak Covid-19
Jakarta, Porosbali.com-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Hakim mengungkapkan salah satu masalah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 adalah data penerima BLT yang tidak update. Akibatnya bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.
“Data yang dipakai tahun 2013, ada yang sekarang sudah meninggal, ada yang sudah jadi PNS dan perubahan status lainnya,” sebut Abdul Hakim dalam.keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).
Untuk mencegah persoalan ini terus berlanjut, Abdul Hakim mendesak Pemerintah menggunakan satu pintu dengan menunjuk lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan data yang menjadi pegangan semua lembaga terkait dalam menyalurkan BLT terdampak covid 19.
“Saya mendukung program satu data yang terus di update dan adanya satu komando, sehingga tidak terjadi kekisruhan, dan pembagiannya pun tepat sasaran ” Ungkap Abdul Hakim.
Abdul Hakim mengungkapkan persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi di kecamatan Kedondong, kabupaten Pesawaran, Lampung, Sabtu (15/5/2020). Banyak persoalan terjadi dalam program BLT pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Serap aspirasi merupakan tugas pengawasan DPD RI. Kali ini kegiatan difokuskan pada sektor UMKM terdampak Covid-19 dan anggaran desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19.
Persoalan lain yang juga menjadi catatannya adalah usulan dari masyarakat untuk memperkuat posisi BUMDes dengan menstimulus para pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga harus terus diberikan dukungan agar bisa bangkit, karena merupakan tulang punggung perekomian nasional.
“Ini jauh lebih baik di bandingkan selalu membagi bantuan sosial yang tidak tahu kapan berakhirnya,” ujarnya. (Pbm3)
Komentar